Tunjuk politisi jadi Jaksa Agung, Jokowi disebut tak paham hukum

Presiden Joko Widodo telah menunjuk dan melantik HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung. Pengangkatan Prasetyo langsung mendapatkan kritikan yang salah satunya berasal dari Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Iluni FHUI)."Kami sangat kecewa dengan Presiden Jokowi terkait pemilihan Prasetyo sebagai Jaksa Agung. Pilihan Jokowi ini lebih terlihat sebagai konsesi politik, dan masalah kualifikasi keahlian hanya sebagai justifikasi atas konsesi politik itu," kata Ketua Umum Iluni FHUI, Melli Nuraini Darsa dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis (20/11).Melli sangat menyesalkan langkah Presiden Jokowi yang menempatkan dua politikus sekaligus di pos-pos jabatan hukum. Yaitu Prasetyo yang merupakan politikus Partai Nasdem untuk jabatan Jaksa Agung dan Yasonna Laoly yang merupakan politikus PDIP untuk jabatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia."Ini makin menunjukkan Presiden Jokowi kurang paham masalah-masalah hukum, juga tidak cukup berani ambil keputusan yang berani terkait masalah hukum," tegasnya.Lebih lanjut, Melli menambahkan, seharusnya Presiden Jokowi lebih hati-hati dan serius dalam memilih Jaksa Agung dan Menkum HAM, serta tidak hanya mengurus soal ekonomi saja. Karena, menurutnya, rakyat Indonesia memerlukan presiden yang bisa membuat perubahan di segala bidang, termasuk di bidang hukum.Melli menyoroti Menkum HAM yang malah sibuk mengurusi masalah partai di awal masa kerjanya dari pada masalah-masalah hukum yang lebih fundamental dan strategis. Demikian juga dengan Jaksa Agung, diharapkan bisa memisahkan kepentingan politik dengan kepentingan negara untuk antara lain menyelesaikan permasalahan hukum/HAM yang dapat memberi kesan bahwa ada 'impunity' atau ada orang-orang yang tidak dapat disentuh hukum di Indonesia."Jaksa Agung harusnya selama ini jadi pemeran utama dalam penegakan hukum, tapi masyarakat lebih percaya kepada KPK yang lebih sedikit jumlah sumber daya manusianya," tandasnya.