Tenaga Ahli Wapres Dorong Warga Aktif Daftarkan Aset Antisipasi Mafia Tanah

Merdeka.com - Kasus mafia tanah kini tengah menjadi sorotan serius Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebagai bentuk jawaban, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan anak buah untuk mengusut tuntas aduan terkait mafia tanah.

Peran aktif masyarakat diharapkan ambil andil terkait pengusutan mafia tanah. Tenaga Ahli Bidang Pertanahan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, M. Noor Marzuki menyampaikan, peran aktif masyarakat lewat kepedulian dalam pendaftaran aset kepemilikan.

"Ya tentunya masing-masing lembaga ini baik KPK maupun pemerintah mengambil langkah-langkah. Yang pertama di bidang pencegahan mempercepat pendaftaran aset-aset ini. Karena kalau sudah terdaftar dan fisiknya jelas, tanahnya jelas, luasnya jelas, saya kira ini sudah satu poin untuk mengamankan aset kita," tutur Noor dalam keterangannya, Selasa (18/1).

Menurut Noor, baik aset negara atau pun milik masyarakat pun perlu dilakukan upaya penjagaan. Dengan begitu, kejanggalan yang terjadi di lapangan dapat dengan segera diketahui.

"Kalau seandainya datang mau mengambil bisa ketauan. Kemudian yang ketiga dokumen-dokumen pertanahan ini kan ada di kementerian BPN, nah ini yang kita dorong supaya steril, tidak boleh bocor. Karena informasi-informasi data ini kalau bocor bisa ya ini (merugikan)," jelas Noor.

Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Susilaningtias menambahkan, pihaknya meminta masyarakat yang merasa dirugikan atas praktik mafia tanah untuk tidak takut bersuara.

"Kalau ada yang proaktif, ada orang yang diancam, pasti kita membantu dan mendampingi di kepolisian dan di KPK kalau ada unsur-unsur korupsi. Jika mereka terancam, kita akan memberikan baik secara fisik kalau pun ancamannya menimbulkan luka, kita bisa bantu untuk bantuan medis kepada yang bersangkutan dan juga psikologis kalau ia trauma," kata Susi.

Susi menyebut, usai Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan keresahannya atas mafia tanah yang banyak merugikan masyarakat, ada sedikit peningkatan laporan permohonan perlindungan yang masuk ke LPSK.

"Ada beberapa melalui mediasi, tapi ada beberapa yang berproses, ada beberapa yamg masuk tapi tidak signifikan. Masyarakat lokal dengan perusahaan dan BUMN jadi biasa terjadi, memang mafia tanah hal baru bagi kami, tapi tidak naik secara signifikan (laporan masuk)," katanya.