Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Studi banding ke luar negeri dibatasi, Akom klaim DPR hemat Rp 134 M

Studi banding ke luar negeri dibatasi, Akom klaim DPR hemat Rp 134 M Ade Komarudin. ©dpr.go.id

Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memperingati HUT ke 71 sekaligus menggelar sidang paripurna, Senin (29/8). Ketua DPR Ade Komarudin menegaskan pihaknya melanjutkan membatasi studi banding anggotanya ke luar negeri. Pembatasan itu dianggap mampu menghemat anggaran sebesar Rp 134 miliar.

"Dari kebijakan ini, dewan berhasil menghemat anggaran negara sebesar Rp 134 miliar," kata Ade di ruang sidang paripurna.

Akom menjelaskan, kebijakan tersebut merupakan sikap empati dewan terhadap kondisi perekonomian negara. Maka itu, setelah melalui rapat konsultasi dengan pimpinan seluruh fraksi, kebijakan ini akhirnya diterapkan.

Selain itu, lanjut Akom, DPR juga mengembangkan teknologi informasi dan mendorong terciptanya rapat-rapat anggaran yang terbuka dan bisa diakses publik. Tujuan ini sebagai wujud rangka transparansi pembahasan anggaran negara dan memberikan ruang bagi masyarakat berpartisipasi.

Akom juga menyadari pihaknya masih mengalami keterbatasan dalam mendalami, mengkritisi dan mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran negara.

"Untuk itu, DPR sedang melakukan evaluasi kapasitas daya dukung yang ada, untuk melakukan kajian kritis atas kualitas anggaran yang diajukan pemerintah," terangnya.

(mdk/ang)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Dirut Bulog Jelaskan Duduk Perkara Beras SPHP Memuat Stiker Capres Tertentu

Dirut Bulog Jelaskan Duduk Perkara Beras SPHP Memuat Stiker Capres Tertentu

Bayu menjelaskan bahwa SPHP merupakan program pemerintah melalui Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Bulog dalam rangka menjaga stabilitas harga beras.

Baca Selengkapnya
Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik

Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik

DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.

Baca Selengkapnya
Komisi III DPR Ingin  Dugaan Korupsi di Antam Jadi Momen 'Bersih-bersih' BUMN

Komisi III DPR Ingin Dugaan Korupsi di Antam Jadi Momen 'Bersih-bersih' BUMN

Korupsi yang diduga dilakukan Budi Said di Antam ditaksir mencapai Rp1,1 triliun

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Rugikan Negara Rp1,3 Triliun, 6 Tersangka Korupsi  Pembangunan Jalur KA Besitang-Langsa Ditahan

Rugikan Negara Rp1,3 Triliun, 6 Tersangka Korupsi Pembangunan Jalur KA Besitang-Langsa Ditahan

Kejaksaan Agung menetapkan enam tersangka korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017-2023.

Baca Selengkapnya
Fraksi PDIP DKI Kritik Heru Budi, Nilai Penetapan Desil Penerima KJMU Terlalu Ketat & Kaku

Fraksi PDIP DKI Kritik Heru Budi, Nilai Penetapan Desil Penerima KJMU Terlalu Ketat & Kaku

Mendorong Heru Budi untuk turun langsung ke masyarakat supaya tak tidak terlalu kaku

Baca Selengkapnya
Pemprov Jabar Siapkan 6 Rumah Sakit Tangani Korban Tabrakan Kereta di Bandung

Pemprov Jabar Siapkan 6 Rumah Sakit Tangani Korban Tabrakan Kereta di Bandung

Tompo mengatakan atas kejadian ini empat orang yang merupakan petugas KAI dinyatakan meninggal dunia.

Baca Selengkapnya
Penerimaan Pajak 2023 Lampaui Target, Tembus Rp1.869 Triliun

Penerimaan Pajak 2023 Lampaui Target, Tembus Rp1.869 Triliun

Jika dilihat dalam perjalanannya, penerimaan pajak sempat mengalami penurunan yang signifikan yakni pada tahun 2020.

Baca Selengkapnya
Diduga Mark Up Dana Bantuan Pemprov DKI, 3 Pejabat Bekasi dan Kontraktor Ditahan

Diduga Mark Up Dana Bantuan Pemprov DKI, 3 Pejabat Bekasi dan Kontraktor Ditahan

Masih Yadi, kerugian negara sekitar Rp5 miliar sudah dikembalikan oleh tersangka.

Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP: PPP Sudah Nyatakan Sikap Resmi Dukung Hak Angket

Sekjen PDIP: PPP Sudah Nyatakan Sikap Resmi Dukung Hak Angket

Hasto mengingatkan, pengajuan hak angket membutuhkan tahapan dan berbagai persiapan.

Baca Selengkapnya