Merdeka.com - Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni dan Ketua DPP PSI Tsamara Amany mengunjungi ibu kota Sabah, Kota Kinabalu, Malaysia, Selasa (2/4). Keduanya bertemu dengan Setiausaha Perhubungan awam Ketua Menteri Sabah Jakariya Abd Jalil untuk membahas persoalan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di wilayah Sabah.

Pemerintah Sabah baru saja mengeluarkan pengampunan selama tiga bulan untuk para pekerja yang belum terdokumentasi. PSI berkomitmen membantu pekerja Indonesia agar bisa terdokumentasi dan mendapatkan hak-haknya.

"Ada ribuan pekerja Indonesia di sini yang belum terdokumentasi. Ada momentum dari pemerintah Sabah, kini kita harus lebih proaktif mendata pekerja kita untuk mendapatkan dokumennya. Sebab, tanpa dokumen, mereka akan sulit mendapatkan hak secara penuh dan perlindungan," ujar Tsamara Amany dalam keterangan tertulisnya.

Tsamara juga menuturkan bahwa membiarkan mereka ilegal di mata hukum tidak akan menguntungkan bagi pekerja dan bagi Indonesia sendiri. "Jika mereka terdokumentasi, banyak hak yang bisa didapatkan termasuk pendidikan bagi anak mereka. Bisa dapat ijazah dan lanjutkan sekolah. Bagi Indonesia, mereka akan menjadi pahlawan devisa," kata calon legislatif dari daerah pemilihan Jakarta yang meliputi luar negeri itu.

Selain itu, PSI menyoroti kemungkinan pemerintah daerah dan konsulat bekerja sama untuk membuka layanan kependudukan agar mereka lebih mudah mendapatkan dokumen kependudukan.

Dalam kesempatan ini, PSI juga mendukung dibentuknya daerah pemilihan khusus luar negeri agar isu pekerja Indonesia terwakili dengan baik dan serius diperjuangkan.

"Kalau dapilnya masih digabung dengan Jakarta, akan sulit ada wakil rakyat yang bisa fokus mengurus isu-isu luar negeri," tutupnya.