Soal konten porno WhatsApp, Fahri Hamzah minta pemerintah tegas
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyarankan setiap aplikasi seluler berbasis data harus memiliki komitmen untuk menjaga program-program pemerintah. Salah satunya dengan tidak menyebarkan konten pornografi, narkoba dan terorisme.
"Intinya itu perusahaan yang resmi bergerak di bidang menggunakan jasa seluler, data aplikasi dan sebagainya harus komit dengan antipornografi. Program pemerintah lah, antiterorisme, antipronografi antinarkoba," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (7/11).
Menurutnya jika ada aplikasi yang tidak mau menjaga komitmen pemerintahan dalam menghindari konten pornografi, narkoba, dan terorisme sebaiknya dibubarkan. Dia pun memberikan contoh perbandingan pembubaran Ormas dengan sebuah perusahaan besar.
"Itu harus komitmen kalau ada yang enggak komitmen bubarin aja masa ormas yang anggotanya banyak bisa main bubar saja," ungkapnya.
"Masa ada satu PT yang ketahuan aplikasinya banyak dipakai untuk, bubarin aja jangan otoriter di sebelah ormas tapi di sebelah konten-konten yang merusak dan merugikan generasi bangsa dibiarin," katanya.
Fahri juga menilai pemerintah terkesan lamban dalam mencegah konten pornografi. Sebab itu saat ini dia ingin pemerintah segera dapat berkomunikasi dengan pihak aplikasi WhatsApp (WA) untuk memblokir konten tersebut.
"Alat sistem dari pemerintah sistem kewaspadaan pemerintah itu harus cepat begitu, ada beginian itu dari awal ini sudah kemana-mana korbannya sudah banyak," ucapnya.
Untuk diketahui, belakangan beredar konten porno dalam bentuk GIF di aplikasi WhatsApp.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
AVISI: Perlu Bersama-sama Temukan Solusi Melawan Pembajakan Konten Ilegal
Baca SelengkapnyaMencegah pencurian data pribadi dengan meningkatkan pengamanan mulai dari gadget sendiri.
Baca SelengkapnyaKegiatan itu pun bisa diikuti secara daring melalui tautan yang sudah disiapkan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pencarian jemaah dilakukan berbasis sinyal ponsel.
Baca SelengkapnyaPertimbangan penerbitan perpres itu untuk mendorong terwujudnya pelayanan publik berkualitas dan terpercaya.
Baca SelengkapnyaSaat ini banyak modus penipuan yang dilakukan di bidang keuangan dengan memanfaatkan media sosial.
Baca SelengkapnyaKementerian Komunikasi dan Informatika telah melayangkan surat peringatan kepada 6 Online Travel Agent
Baca SelengkapnyaTudingan Melki melakukan kekerasan seksual pertama kali ramai diperbincangkan di media sosial setelah diunggah akun @BulanPemalu.
Baca SelengkapnyaLima pembuat konten pornografi dan perdagangan anak jaringan internasional diringkus polisi.
Baca Selengkapnya