Setara Institute sebut Jokowi gunakan isu HAM untuk galang dukungan Pilpres 2014

Direktur Riset Setara Institute Ismail Hasani menyesalkan sikap Presiden Joko Widodo menjadikan isu penuntasan kasus Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu sebagai alat politik. Jokowi dituding membangun narasi pelanggaran HAM masa lalu untuk menggalang dukungan pada Pilpres 2014.

"Kami sangat menyesalkan isu HAM hanya menjadi isu kapital Jokowi untuk menghimpun dukungan politik pada kontestasi Pilkada 2014. Dengan sejumlah janji dan bangunan narasi dalam Nawacita yang begitu indah," kata Ismail di Kantor Amnesty International Indonesia, HDI Hive Menteng, Jalan Probolinggo, Jakarta Pusat, Senin (11/9).

Ismail melihat, tidak ada perbedaan antara rezim pemerintah sebelumnya dengan rezim Jokowi. Sejak pemerintahan Megawati Soekarnoputri sampai saat ini masyarakat terus menyuarakan dan menagih janji penuntasan kasus HAM masa lalu, namun tidak ada perkembangan signifikan.

"Di tahun ketiga pemerintahan Jokowi tidak ada sesuatu yang signifikan yang saya kira diperbuat," ucapnya.

Ismail menagih janji Jokowi untuk membentuk komite kepresidenan. Komite ini sejatinya digodok guna menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Janji membentuk komite kepresidenan harus hari ini diwujudkan. Sebab, tahun depan Presiden sudah sibuk dengan agenda politik Pemilu 2019.

"Presiden sudah memerintahkan kepada relawannya untuk kampanye tapi saya yakin Jokowi akan disibukkan dengan proses pencalonan tahap berikutnya. Maka itu tidak ada pilihan kecuali sekarang mulai mengambil prakarsa ini," ucapnya.

Ismail menyinggung sikap Jokowi yang abai terhadap peristiwa berdarah Tanjung Priok pada 12 September 1984 lalu. Padahal, peristiwa Tanjung Priok itu menyeret tokoh nasional yang kini menjadi salah satu dewan pengarah UKP PIP.

"Pada 33 tahun lalu, saya menyebutkan satu episode di mana Pancasila menjadi sangat digdaya, sebagai alat penundukan bagi siapa pun yang menentang kebijakan politik pemerintah. Oleh karena itu kami di sini untuk mengingatkan dan terus menagih janji (Presiden menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu)," ucapnya.