Merdeka.com - Warga Pemaluan, kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, ramai-ramai mengurus legalitas lahan mereka, usai peninjauan dua menteri terkait lokasi ibu kota negara baru, Rabu (2/10).

Kedua menteri itu adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro serta Menteri Agraria Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil. Selain ke Pemaluan, kedua menteri itu juga mengunjungi desa dan kelurahan lain. Tidak termasuk Desa Semoi I-Semoi III.

Spekulan lahan dibikin bingung dengan kunjungan kedua menteri itu. Kebingungan itu bukan tanpa alasan. Sebab, mereka mengira, kawasan Semoi jadi pusat ibu kota negara seperti berdirinya istana negara.

"Tapi yang ditinjau termasuk ke Pemaluan," kata Lurah Pemaluan Taufiq dikonfirmasi merdeka.com, Sabtu (12/10).

Taufiq menerangkan, bahkan Kamis (10/10) lalu, seorang wanita pekerja profesional asal Samarinda, datang ke kantornya. "Ibu yang datang ke kita ini, mengaku sudah transaksi lahan di Semoi. Tapi, ternyata Semoi tidak ditinjau, dan cari lagi (lahan) ke Pemaluan," ujar Taufiq.

"Apalagi tanggal 3 September 2019 lalu, tim BPN dan Kementerian Agraria, surveinya bukan di Semoi. Tapi di Pemaluan, Desa Bukit Harapan, dan Desa Bukit Raya," tambah Taufiq.

Dijelaskan Taufiq, Bupati Penajam PPU Abdul Gafur Mas'ud menginstruksikan, agar pengurusan legalitas lahan dan IMB yang ramai diajukan warga, lebih diutamakan bagi yang sudah berdiri bangunan di atasnya. "Yang kebun, nanti dulu. Karena di Pemaluan ini, dominan lahan bukan sertifikat, tapi masih segel surat keterangan tanah," ungkap Taufiq.

Masih diterangkan Taufiq, warganya sempat kebingungan, apabila nanti lahan mereka yang hanya berbekal Surat Keterangan Tanah, diambil negara kapan saja untuk keperluan ibu kota negara.

"Saya pikir tidak begitu, dan ada hitungannya. Baik itu kebun, ataupun yang sudah ada bangunan di atasnya," demikian Taufiq.