'Semakin cepat penetapan tersangka oleh KPK semakin baik bagi pemilih'
Merdeka.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera mengumumkan nama-nama calon kepala daerah yang terindikasi kasus korupsi. Hal ini diperlukan untuk kebaikan para pemilih.
"Semakin cepat penetapan tersangka oleh KPK akan semakin baik bagi pemilih. Kalau memang ada (calon kepala daerah) yang sudah memenuhi syarat sebagai tersangka, ya tetapkan. KPK tidak perlu mencicil informasi," kata Titi kepada Antara di Jakarta, Rabu (14/3).
Menurut Titi, masyarakat berhak mengetahui rekam jejak calon-calon pemimpin daerah mereka di daerah, sehingga dapat dijadikan pertimbangan bagi pemilih dalam pemungutan suara Pilkada serentak 2018 pada 27 Juni mendatang.
Dengan diumumkannya identitas calon kepala daerah yang diduga terlibat kasus tindak pidana korupsi, menurut Titi, stabilitas politik di daerah tidak akan terganggu di tengah tahapan Pilkada 2018.
"Selama ini juga calon kepala daerah yang ditetapkan tersangka juga tidak mengganggu stabilitas di daerah. Baru-baru ini ada lima calon kepala daerah ditahan KPK, toh pilkadanya berjalan biasa saja, tidak ada kegaduhan atau kerusuhan terjadi di daerah," ujarnya.
Desakan serupa agar KPK segera mengumumkan nama-nama calon kepala daerah terduga korup tersebut juga diutarakan oleh komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari.
"Diumumkan saja itu, tidak apa-apa. Supaya masyarakat dan pemilih tahu mana calon kepala daerah yang benar-benar bersih, dan mana yang tidak," kata Hasyim.
Pengumuman identitas calon kepala daerah terduga korupsi tersebut tidak akan mengubah status calon kepala daerah tersebut sebagai peserta pilkada. Artinya, proses tahapan dan pemungutan pilkada tetap berjalan dengan calon tersangka dugaan kasus korupsi.
"Dengan status (calon kepala daerah) tersangka, apakah itu ditahan atau tidak, proses pilkada jalan terus karena amanat UU tidak menginstruksikan untuk melakukan penggantian," ujar Hasyim.
Ketua KPK Agus Rahardjo mengungkapkan akan mengumumkan beberapa kepala daerah yang maju sebagai petahana terlibat dalam kasus korupsi pekan ini. Dia masih belum mau mengungkapkan siapa dan dari provinsi mana kepala daerah tersebut.
Agus menyebutkan hal itu usai melakukan pertemuan sesi dengar pendapat dengan beberapa instansi, antara lain DPR, Kepolisian, serta Kantor Staf Presiden. Dia mengaku ada beberapa orang yang menayangkan hal tersebut dalam forum.
"Beberapa orang yang akan ditersangka kan itu InsyaAllah minggu ini kita umumkan," katanya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (12/3).
(mdk/rzk)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Partai Gerindra tengah fokus mengawal perhitungan suara pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaMasyarakat yang sudah masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pun diimbau dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Sekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.
Baca SelengkapnyaTahun 2024 pemerintah membuka lowongan kerja sebanyak 1,3 juta formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Baca SelengkapnyaDia mengajak semua pengurus dan kader bergandengan tangan dan bergerak menyapa masyarakat, raih elektoral secara maksimal, seraya terus mengetuk pintu langit.
Baca SelengkapnyaAdapun hak pemilih di TPS telah disesuaikan dengan DPT.
Baca SelengkapnyaDKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.
Baca SelengkapnyaMunir berharap agar masyarakat tetap damai dan rukun meskipun memiliki perbedaan pilihan politik.
Baca Selengkapnya