Ridwan Kamil Wacanakan Pindah Ibu Kota Jabar, DPRD Belum Terima Kajian

Merdeka.com - Rencana penggantian Bandung sebagai Ibu Kota Jawa Barat belum dilengkapi dengan kajian. DPRD mencoret dua wilayah yang direncanakan sebagai lokasi Ibu Kota Baru.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Jabar Dady Rohanady mengatakan, rencana pemindahan ibu kota Jawa Barat muncul dalam Pansus Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang sudah disahkan.

Hanya saja, tim panitia khusus (Pansus) komisi VII DPRD mencoret daerah Walini, Kabupaten Bandung Barat dan Tegalluar, Kabupaten Bandung yang menjadi alternatif pengganti Kota Bandung. Alasannya, belum ada kajian yang komprehensif.

Dia meminta pihak eksekutif mengkaji lebih dulu berbagai aspek mengenai pemindahan ibu kota. Menurutnya, pemindahan ibu kota sangat mungkin direalisasikan. Syaratnya, ada pertimbangan yang jelas.

"Kita serahkan ke kawan-kawan eksekutif seandainya mengajukan lokasi kita beri koridor itu tapi tolong diberi kajian," kata dia saat dihubungi, Jumat (30/8).

DPRD tidak akan memberikan batas waktu untuk Pemprov melakukan kajian. Tujuannya agar bisa fokus sehingga hasil kajiannya komprehensif dan matang.

"(Dalam hasil kajian) berikan indikator program. Ada indikator program di mana ibu kota bisa berpindah ke mana saja asalkan ada kajian komprehensif lebih dulu," ucap dia.

Diberitakan sebelumnya, rencana pemindahan ibu kota negara yang diinisiasi Presiden Joko Widodo menginspirasi Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Dia berencana menggantikan Kota Bandung sebagai Ibu kota Jawa Barat.

Rencana pemindahan itu ia sebut sedang dalam kajian setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD Jabar pada rapat paripurna. Terlebih, alasan dari rencana itu diklaim rasional. Kajian dilakukan selama enam bulan mendatang.

Ada beberapa elemen yang yang dipertimbangkan wilayah mana yang akan dipilih menjadi pengganti Kota Bandung sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Barat. Di antaranya tingkat risiko bencana, aksesibilitas, tingkat ekonomi, hingga ketersediaan air.

"Secara fisik kota bandung sama seperti Jakarta, sudah tidak cocok lagi melayani pusat pemerintahan," terang Ridwan Kamil di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (29/8).

Sejauh ini ada tiga wilayah yang bisa dipilih untuk merealisasikan rencana tersebut. Yakni, Tegalluar, Kabupaten Bandung; Walini, Kabupaten Bandung Barat; atau di wilayah Kabupaten Majalengka.

Meski belum secara eksplisit menjelaskan alasannya, namun ketiga wilayah itu memang diproyeksikan sebagai pusat pengembangan ekonomi baru. Tegalluar dan Walini merupakan wilayah yang dilalui Kereta Cepat Bandung-Jakarta.

Sedangkan Majalengka, ditargetkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang melingkupi kawasan Cirebon dan Patimban. Apalagi di Majalengka sudah dibangun bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) dan akan dikembangkan Aero City.

"Terbuka untuk wilayah lain sebenarnya, tapi sementara tiga tempat itu (yang dipertimbangkan)," jelas dia.