Partai Demokrat meminta Presiden Joko Widodo turun tangan menyelesaikan kasus terorisme di Indonesia. Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan alasan Jokowi harus campur tangan karena terorisme merupakan kejahatan serius.
"Saya ingin tidak hanya di kepolisian, Presiden Jokowi harus concern betul soal itu. karena ini persoalan sangat serius dan harus presiden," kata Hinca di Kediaman Susilo Bambang Yudhoyono, Kuningan, Jakarta, Jumat (11/5).
Alasan lain Jokowi harus memberikan perhatian khusus atas kasus terorisme, kata Hinca, karena Indonesia akan menjadi tuan rumah dalam 2 acara besar, yakni Asian Games di bulan Agustus dan IMF World Bank Annual meeting yang akan dilakukan di Nusa Dua Bali di bulan Oktober 2018.
"Nah syarat utama menyelenggarakan event ya security," tegasnya.
"Karena dalam beberapa hari ke depan juga ada pertemuan elite-elite dunia di ekonomi di Bali, jadi ini harus cukup serius menjadi konsen semua," sambung Hinca.
Tak hanya itu, pemerintah juga diminta gerak cepat menyelesaikan kasus terorisme seperti saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono menangani kasus bom Bali pada Oktober 2005 silam.
"Tapi kalau kita mau mengatakan salah satunya tentang ketika bom Bali kita langsung turun artinya gerak cepat negara atau pemerintah cepat soal ini," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan negara dan rakyat tidak pernah takut kepada aksi terorisme. Jokowi juga menegaskan aparat tidak akan pernah memberi ruang kepada pelaku terorisme yang berupaya mengganggu upaya keamanan negara.
Hal ini disampaikan Jokowi dalam pernyataan pers menanggapi kerusuhan di Rutan Salemba cabang Kelapa Dua, Depok. Dalam pernyataan pers di Istana Kepresidenan Bogor, Kepala Negara didampingi Menko Polhukam Wiranto, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala BIN Budi Gunawan, Wakapolri Komjen Syafruddin, Kakor Brimob Irjen Rudy Sufahriadi, Kepala BNPT Komjen Suhardi Alius dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
"Perlu saya tegaskan bahwa negara dan rakyat tidak pernah takut dan tidak pernah akan memberi ruang kepada teroris terhadap upaya-upaya yang mengganggu keamanan negara," kata Jokowi.