Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Relawan Akui Banyak Masyarakat NTT ingin Jokowi Jadi Presiden Tiga Periode

Relawan Akui Banyak Masyarakat NTT ingin Jokowi Jadi Presiden Tiga Periode Musra Indonesia ke-10 di Nusa Tenggara Timur. ©2022 Merdeka.com

Merdeka.com - Sebanyak 1.000 masyarakat mengikuti Musyawarah Rakyat (Musra) Indonesia ke-10 di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang digelar oleh kelompok relawan Jokowi di Taman Budaya Gerson Poyck, Kota Kupang.

Perhelatan Musra 10 NTT ini sebagai ajang untuk menyerap aspirasi masyarakat, tentang figur yang akan menggantikan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun sebagian besar masyarakat yang hadir di sana menginginkan Jokowi kembali maju sebagai presiden untuk ketiga kalinya.

Kegiatan Musra ini dimulai dengan diskusi panel yang menghadirkan beberapa panelis antara lain, jurnalis senior Pius Rengka, akademisi dan pengamat politik Ahmad Atang, dan juga perwakilan milenial Ivan Rondo.

Dalam diskusi panel tersebut, Pius Rengka memantik masyarakat yang hadir untuk meyakinkan diri bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat.

"Rakyat penentu sejarah bangsa, sejarah bangsa ditentukan oleh rakyat. Kita sebagai masyarakat wajib mengeluh dan menuntut apa yang menjadi keinginan kita," ujarnya

Beberapa perwakilan masyarakat yang diberikan kesempatan menyampaikan pendapat mengaku, mereka sangat puas dengan kerja-kerja yang sudah ditunjukkan Jokowi.

Misalnya Gregorius Baitanu, salah satu perwakilan asal Amfoang, Kabupaten Kupang menyatakan bahwa selama kepemimpinan Jokowi, daerahnya sudah sedikit mengalami perubahan dengan adanya pembangunan. Meskipun belum semua daerah tersentuh.

"Kami mendukung Pak Jokowi, kalau beliau naik lagi maka kami mengharapkan agar Amfoang menjadi daerah otonom baru," ungkapnya.

Sedangkan Maria Hingi, Ketua Organisasi Serikat Buruh Migran Indonesia NTT yang juga hadir sebagai peserta menyampaikan, di bawah kepemimpinan Jokowi, banyak kasus buruh migran yang dapat terselesaikan.

"NTT merupakan kantung buruh migran yang sangat besar, dan banyak kasus buruh migran itu asalnya dari NTT. Maka kami minta Pak Jokowi untuk maju periode ketiga dan membantu para buruh migran," ujarnya.

"Dengan adanya pemimpin seperti Jokowi maka harapan hidup masyarakat bisa jadi 100 tahun, karena ada perkembangan pembangunan yang maju bagi masyarakat dari segi ekonomi, sosial dan pertanian," tambah warga lain asal Baumata Barat, Kabupaten Kupang bernama Anton.

Ada Nama Budiman Sudjatmiko

Dalam Musra ini selain nama Jokowi, ada juga nama salah satu tokoh politik dan aktivis Budiman Sudjatmiko. Yuliska Taemnanu, peserta asal Kelapa Lima, Kota Kupang ini sempat menyebutkan sosok Budiman Sudjatmiko sebagai figur pilihannya.

"Kami dari masyarakat pesisir Pantai Kelapa Lima, ingin berterima kasih kepada Pak Jokowi karena sudah dibantu fasilitas untuk berjualan ikan, maka dari itu kami mendukung Jokowi untuk tiga periode dan Budiman Sudjatmiko menjadi wakil presidennya," ungkapnya.

Ketua Panitia Enos Tanu mengatakan, ada beberapa organisasi relawan Jokowi yang terlibat dalam kegiatan Musra NTT yakni, BARAJP, JAMAN, JOKPRO, RSI, BARA BAJA dan juga BARA NUSA.

Menurutnya, Musra ini merupakan ajang bagi rakyat untuk kembali menentukan apakah Jokowi masih dipercayakan untuk jadi presiden, ataukah sudah ada penggantinya dan kemungkinan itu tergantung pada rakyat.

"Tujuan kami adalah untuk menjaring aspirasi rakyat. Dalam kegiatan juga dilakukan vote dan hasilnya akan di umumkan pada saat hitung di Jakarta dan akan di presentasi figur siapa saja yang ada urutan pertama," ujarnya.

Penanggung Jawab Musra, Budi Arie Setiadi juga mengamini terkait dukungan tiga periode untuk Jokowi.

"Indonesia timur masih menginginkan Pak Jokowi lagi tiga periode, bahkan di Indonesia Timur Papua Maluku bisa seumur hidup. Bukan tiga periode lagi," ujar Budi dalam diskusi Total Politik secara daring, Minggu (18/12).

Hanya saja Ketua Umum Projo ini menegaskan, pihaknya tunduk terhadap konstitusi yang membatasi masa jabatan presiden dua periode. Namun, sebagai aspirasi tentunya tidak dilarang.

"Ini kita tahu ini aspirasi yang tentu saja tidak dimungkinkan dalam konstitusi kita. Kita patuh konstitusi dong bernegara berbangsa kita ikut aturan main kalau enggak, enggak ada UUD gimana kita mau menjalankan Demokrasi kita. Kita tunduk konstitusi," ujar Budi.

(mdk/cob)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Tetapkan Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024 pada 14 Februari Jadi Libur Nasional

Jokowi Tetapkan Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024 pada 14 Februari Jadi Libur Nasional

Tujuannya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.

Baca Selengkapnya
Jokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI

Jokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI

Usulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi Lantik Anggota Komisi Kejaksaan Periode 2024-2028, Berikut Daftar Namanya

Jokowi Lantik Anggota Komisi Kejaksaan Periode 2024-2028, Berikut Daftar Namanya

Jokowi melantik anggota Komisi Kejaksaan periode 2024-2028 di Istana Negara, Rabu (21/2/2024).

Baca Selengkapnya
Soal Permintaan Pemakzulan Jokowi, Puan Maharani: Kita Jalankan Konstitusi Sesuai Aturan

Soal Permintaan Pemakzulan Jokowi, Puan Maharani: Kita Jalankan Konstitusi Sesuai Aturan

"Kita jalankan konstitusi itu dengan aturan yang ada. Silahkan saja aspirasi disampaikan," kata Puan

Baca Selengkapnya
Jokowi: ASN, TNI, Polri dan BIN Harus Netral

Jokowi: ASN, TNI, Polri dan BIN Harus Netral

Netralitas di Pemilu 2024 tujuannya untuk menjaga kedaulatan rakyat.

Baca Selengkapnya
Libur Lebaran, Jokowi Pilih Temani Cucu Bermain

Libur Lebaran, Jokowi Pilih Temani Cucu Bermain

Harapan dan doa bagi kesehatan Presiden pun diucapkan oleh masyarakat.

Baca Selengkapnya
Jawaban Presiden Jokowi soal Tudingan Politisasi Bansos

Jawaban Presiden Jokowi soal Tudingan Politisasi Bansos

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjawab tudingan bantuan sosial (bansos) dipolitisasi menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Baca Selengkapnya