Rektor PTN & PTS ke Mahfud: Pemerintah Benahi Komunikasi Publik Penanganan Covid-19

Sejumlah pimpinan perguruan tinggi negeri maupun swasta menyampaikan masukan kepada Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD. Salah satunya, meminta pemerintah menata komunikasi publik terkait penanganan Covid-19 agar tidak melahirkan persepsi yang berbeda di masyarakat.

Rektor Universitas Hasanuddin, Dwia Aries Tina Pulubuhu, mengusulkan cara pemerintah mengomunikasikan agar diperbaiki sehingga tidak melahirkan persepsi yang berbeda di masyarakat. Sebab, jika tidak, akan menimbulkan gejolak dan kampus sebagai kanal juga terdampak.

"Ketika situasi di pemerintahan beda pendapat di antara kementerian, atau ada hal yang membingungkan misalnya soal PPKM, soal bantuan, soal angka penderita Covid, soal vaksin, ini mahasiswa salurkan kritiknya kepada universitas," katanya kepada Mahfud dikutip dalam keterangan pers, Jumat (6/8).

Dialog antara rektor Perguruan Tingi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) bersama Mahfud dan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim dilakukan secara daring pada Kamis (5/8) kemarin.

"Kami berharap Pak Menko bisa mengingatkan situasinya agar tidak terjadi perbedaan pandangan di pemerintah yang bisa menimbulkan kebingungan dan kecemasan di masyarakat," tambahnya.

Rektor Universitas Indonesia, Ari Kuncoro, juga menyampaikan hal serupa. Dia mengingatkan pemerintah soal lemahnya komunikasi publik.

"Kontra narasi mestinya disiapkan dan diantisipasi dengan baik. Keputusan yang diambil pemerintah terkait covid dan berbagai masalah kesehatan, harus bisa dijelaskan dengan segera bila muncul disinformasi dan hoaks di masyarakat," ungkapnya.

Sementara itu Rektor Universitas Andalas, Yuliandri, menjelaskan tantangan utama perguruan tinggi di masa pandemi adalah peran mendukung kondusifitas. Terutama pada aspek politik, hukum dan keamanan.

"Memang tanpa kita sadari hambatan utama adalah soal komunikasi yang belum terbangun dengan baik. Misalnya antara perguruan tinggi dengan mahasiswa, sembari pemerintah juga terus memastikan agar pesan yang disampaikan bisa diterima dengan baik oleh masyarakat," ujar Yuliandri yang juga guru besar di bidang hukum ini.

Dalam kesempatan yang sama, Mahfud mengaku menerima dengan baik segala masukan dan kritik dari para rektor. Dia pastikan pemerintah akan terus memperbaiki komunikasi publik terkait penganan pandemi ini.

"Bapak Ibu sekalian, silakan memberi masukan atau kritik. Kita tidak menolak kritik sama sekali. Kita justru senang ada kritik. Saya katakan kalau tidak ada kritik, orang seperti saya ini tidak bisa mengambil kebijakan mengatasnamakan kepentingan publik," tutup Mahfud.