Rahmat Gobel: Bedakan Penyimpanan dan Penimbunan Minyak Goreng dengan Mafia Pangan

Menurutnya, perlu dijelaskan apa yang dimaksud dengan mafia pangan. Pengusaha menyimpan minyak goreng bukan berarti menimbun. Tetapi pengusaha ini mencari peluang yang memungkinkan mendapatkan keuntungan.

Ahda Bayhaqi
Oleh Ahda Bayhaqi - Reporter
Rahmat Gobel: Bedakan Penyimpanan dan Penimbunan Minyak Goreng dengan Mafia Pangan
Rahmat Gobel. ©2014 merdeka.com/arie basuki

Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel meminta semua pihak meluruskan istilah mafia di tengah kelangkaan minyak goreng. Gobel, yang merupakan mantan Mendag periode pertama Presiden Joko Widodo, menilai mafia pangan sengaja diciptakan di tengah kelangkaan sembako.

"Kalau mafia pangan itu menurut saya itu memang sengaja dari awal diciptakan," ujar Gobel di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/3).

Menurutnya, perlu dijelaskan apa yang dimaksud dengan mafia pangan. Pengusaha menyimpan minyak goreng bukan berarti menimbun. Tetapi pengusaha ini mencari peluang yang memungkinkan mendapatkan keuntungan.

"Nah yang ada sekarang ini para pengusaha ingin mengambil manfaat dari apa? Dari celah adanya peluang-peluang yang memungkinkan mereka untuk bisa dapat keuntungan," ujar Gobel.

"Jadi harus dipisahkan kalau misal ada Pemerintah mengatakan mafia pangan yang mana dimaksud. Jangan sampai penimbunan juga termasuk adanya penyimpanan, yang penyimpanan itu dikatakan penimbunan" jelas politikus NasDem ini.

Menurut Gobel pengusaha yang menyimpan minyak goreng bukan menimbun karena, misalnya dia contohkan, dibutuhkan untuk bahan baku.

"Itu artinya penyimpanan bukan penimbunan nah ini kita harus luruskan semua pengertian-pengertian daripada penyimpanan dan penimbunan maupun juga mafia pangan atau tidak," jelasnya.

Justru peraturan pemerintah yang perlu dievaluasi. Peraturan itu perlu dicermati apakah membangun iklim berdagang dan investasi yang baik.

"Kalau sampai yang harus kita evaluasi adalah apakah peraturan-peraturan pemerintah ini sudah membangun iklim orang berdagang maupun investasi yang baik. Ini yang pemerintah harus evaluasi terhadap semua kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturannya. Jangan akhirnya menimbulkan masalah yang lain," pungkasnya.

Rekomendasi