Politikus PDIP: 9 Pansel KPK bukan politisi, tak ada bau politisi

Presiden Joko Widodo telah menunjuk 9 anggota panitia seleksi pimpinan KPK. Dari 9 nama tersebut semuanya berjenis kelamin perempuan. Meski demikian, mereka diyakini akan independen dan bebas dari tekanan politik. Sebab, mereka tidak berafiliasi terhadap partai politik tertentu."Presiden tak memilih sembarangan, presiden tentu punya dasar 9 srikandi ini. Tentu dasar juga sudah jelas misalkan terdiri dari pakar hukum, dosen bidang ekonomi, dekan fakultas psikologi UGM, ada mereka itu direktur perundang-undangan Bappenas dan lain-lain. Tentunya berdasarkan pendidikan yang mumpuni dan berdasarkan kompetensi dan integritas yang dimiliki. Saya kira 9 srikandi ini mampu mewujudkan KPK yang baik," kata anggota Fraksi PDIP Falah Amru, dalam siaran pers, Jumat (22/5).Falah yang juga Ketua Bamusi, organisasi sayap PDIP itu, meyakini bila pansel KPK pilihan Jokowi ini dapat bebas dari intervensi dan menjunjung tinggi independensinya. Salah satu faktornya adalah mereka tidak berasal dari partai politik."Mereka bukan politisi, tak ada bau politisi. Taruhlah kalau misalkan direktur analisa perundang-undangan Bappenas, ini kan bukan birokrasi pelaksanaan, tapi perencanaan," jelas Falah yang juga bendahara PBNU itu.Lebih lanjut, Falah menegaskan, tidak ada jaminan bagi KPK akan lebih baik bila anggota pansel pimpinan lembaga tersebut berasal dari laki-laki. Menurutnya, persoalan gender bukanlah hal yang utama untuk diperdebatkan."Secara politis, mereka (pansel) bukan politisi. Kalau ada yang mengatakan gender, kenapa? Apakah selama ini apa yang di pansel laki-laki akan menghasilkan pimpinan KPK yang baik. Enggak ada jaminan baik," jelas Falah."Justru perempuan itu lebih teliti dan rajin. Kalau ada orang yang ingin menunggangi atau dalam tanda kutip menitipkan maka harus berpikir ulang," tutupnya.