Merdeka.com - Polres Batang membongkar peredaran obat keras tanpa izin edar jaringan Aceh. Dua tersangka ditangkap setelah kedapatan mengedarkan pil koplo dengan modus menyamarkan usahanya dengan warung kelontong.

"Jadi pelaku kelompok Aceh ini nyewa warung kelontong untuk edarkan obat itu agar tak terendus petugas. Dan ada sales pemasok obat tanpa izin edar jenis dextro, hexymer, tramadol, dan trihex," kata Kapolres Batang AKBP Saufi Salamun, Senin (27/2).

Kedua tersangka yang ditangkap yakni Sariyulis M Yusuf (37), warga Kabupaten Aceh Utara dan Muhammad Yazis (31), warga Kabupaten Bireuen. Mereka mengedarkan obat dengan cara eceran dalam klip plastik agar mendapat keuntungan besar.

"Obat dextro Rp20 ribu per 16 butir, hexymer Rp10 ribu per 6 butir, lalu yarindo Rp10 ribu per 4 butir, Tramadol Rp7.500 per butir, dan trihex Rp3.500 per butir. Omzet para pelaku sangat tinggi antara Rp18 Juta hingga Rp30 juta per bulan," ungkapnya.

Aksi pelaku menjual obat izin tanpa edar terungkap ketika adanya laporan masyarakat tentang adanya peredaran obat dengan modus buka warung. Mendapat laporan itu, polisi langsung melakukan penyelidikan.

"Dua pelaku kita tangkap di warung desa Rowobelang Kabupaten Batang. Bukti yang kita sita mencapai 1.119 butir obat tanpa resep dokter," jelasnya.

"Para pelaku dijerat dengan Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) dan atau Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 ayat (10) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja," tandasnya.Aksi pelaku menjual obat izin tanpa edar terungkap ketika adanya laporan masyarakat tentang adanya peredaran obat dengan modus buka warung. Mendapat laporan itu, polisi langsung melakukan penyelidikan.

"Dua pelaku kita tangkap di warung desa Rowobelang Kabupaten Batang. Bukti yang kita sita mencapai 1.119 butir obat tanpa resep dokter," jelasnya.

"Para pelaku dijerat dengan Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) dan atau Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 ayat (10) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja," tandasnya.