Perdamaian semakin menguat di Maluku

Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP), Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta meluncurkan buku, 'Seusai Perang Komunal: Memahami Kekerasan Pasca-Konflik di Indonesia Timur dan Upaya Penanganannya'. Acara diskusi berlangsung di ruang pertemuan Hotel Grand Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa (20/11).Buku yang ditulis oleh Patrick Barron, Muhammad Najib Azca, dan Tri Susdinarjanti menjelaskan kian menguatnya perdamaian di beberapa tempat yang rawan konflik sosial dan kekerasan. Membandingkan kekerasan setelah konflik di Provinsi Maluku pada Maret-Desember 2008 dan Maluku Utara pada Juli 2000-Desember 2008. Dua provinsi yang sebelumnya dicirikan sebagai kawasan rawan konflik dan kekerasan berkepanjangan. Dalam pertemuan terbatas itu, Tri Susdinarjanti menjelaskan, alasan penentuan Provinsi Maluku dan Maluku Utara sebagai lokasi penelitian dibantu dengan menggunakan data Violent Conflict in Indonesia Study (ViCIS). Sebuah lembaga yang mengumpulkan data-data insiden, konflik, dan pola kekerasan tiap provinsi di Indonesia. "Dua provinsi itu menunjukkan pengalaman yang berbeda pasca-konflik meski dengan jalan yang berbeda, padahal kekerasan di Maluku pasca-konflik lebih keras dibandingkan Maluku Utara dan di daerah lain," kata Tri dalam persentasinya.Lokasi penelitiannya mengambil sampel empat lokasi, Kota Madya Ambon dan Kabupaten Maluku untuk Provinsi maluku dan Kabupaten Halmahera Utara dan Kota Madya Ternate untuk Provinsi Maluku Utara. Empat lokasi itu dijadikan penelitian lapangan yang lebih mendalam. Waktu penelitian berlangsung selama dua periode, yakni sepanjang Desember 2010 sampai Juli 2011. Dalam usaha merekonstruksi sejarah naratif pasca-konflik di kawasan itu, mereka mewawancarai 250 narasumber dari berbagai kalangan masyarakat. Dalam persentasinya, Tri Susdinarjanti dan Muhammad Najib Azca menjelaskan hasil temuannya di lapangan. Dari dua provinsi itu mereka menemukan tiga perbedaan pola insiden besar kekerasan pasca-konflik. Pertama adanya motivasi elit, kedua motivasi warga, dan lingkungan yang mendukung. Najib Azca menjelaskan, sebagian elit lokal di Maluku pasca-konflik masih memiliki peran penting untuk menggunakan kekerasan demi kepentingan ekonomi dan politik. Dia mencontohkan bagaimana Muhammad Attamimi, salah satu elit lokal dan dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Maluku yang juga sekutu lokal Laskar Jihad selam konflik berlangsung. Dalam laporan di buku itu, Attamimi dan sepuluh pimpinan muslim yang menamakan diri Forum Masyarakat Umat Muslim Maluku menolak persetujuan Malino yang ditanda tangani perwakilan masyarakat Islam dan Kristen serta pemerintah pusat pada Februari 2002. Mereka menyebut isi perjanjian itu prematur dan tidak mewakili umat Islam. Dari penjelasan Najib, belakangan sikap Attamimi melunak setelah diberi jabatan sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon saat itu. Bahkan menurut Najib, saat ini Attamimi menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Departemen Agama Provinsi Maluku. "Itulah cara konkrit melunakkan elit lokal. Ke depan pemerintah harus punya skema jangka panjang, jangan sampai diikat oleh pimpinan-pimpinan milisi lokal," ujar Najib.Acara peluncuran dan diskusi buku menghadirkan berbagai peneliti dan aktivis lembaga swadaya masyarakat di Jakarta, utusan Markas Besar Polisi Republik Indonesia, Bank Dunia, dan perwakilan Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan. Sedangkan pembahas menghadirkan, Dewi Fortuna Anwar, Deputi Sekretaris Wakil Presiden bidang politik dan Sosiolog Universitas Indonesia Tamrin Amal Tomagola.