Penjelasan Detail Biaya Gorden 505 Rumah Dinas DPR: 1 Unit Dianggarkan Rp90 Juta

Merdeka.com - Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menjelaskan anggaran Rp48,7 miliar gorden rumah dinas dialokasikan untuk 505 unit rumah. Dengan rata-rata gorden satu unit rumah sebesar Rp80-90 juta.

"Di tahun 2022 ini baru didapatkan alokasi anggaran penggantian gorden dan hanya anggaran ini hanya bisa dialokasikan untuk 505 unit rumah. Hanya untuk 505 unit rumah itu per rumahnya rata rata sekitar Rp 80 juta sekian sama pajak Rp 90 jutaan per rumah," ujar Indra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/3).

Gorden digunakan untuk 11 ruangan. Lantai satu yang terdiri dari jendela, ruang tamu, dua pintu jendela ruang keluarga, tiga jendela ruang kerja, empat ruang tidur utama, lima jendela dapur, enam jendela tangga. Sementara di lantai dua untuk dua jendela ruang tidur anak, jendela ruanh keluarga dan jendela ruang tidur asisten rumah tanggal.

"Jadi ada 11 item tersebut dari angka yang saya sebutkan Rp80 juta sekian dan itu pagu anggaran tahun 2022 sebesar 48.745.624.000 untuk harga perkiraan dari konsultan perencana atau konsultan estimate 46.194.954.000 nah untuk harga perkiraan sendiri, kami itung include dengan PPN 11 persen sebesar Rp 45.767.446.332," jelas Indra.

Indra menjelaskan perencanaan seperti desain, bahan, spek teknis serta harga perkiraan disusun konsltan perencana melalui proses unit pelayanan.

Ia tidak menjelaskan detail spesifikasi gorden. Indra memastikan gorden yang digunakan produk dalam negeri. Spesifikasi itu ditawarkan melalui proses tender.

"Jadi ini pabrikan dalam negeri, itu sudah masuk dalam spek, jadi siapapun yg mau ikut lelang silakan, nanti semua data dukungnya tentu kami minta pabrikannya penggunaan bahannya contohnya karena lelang ini belum selesai prosesnya," ujar Indra.

Proses pengajuan anggaran gorden ini, kata Indra, sudah melalui proses pemeriksaan oleh inspektorat utama DPR. Telah dilihat kelayakan harga pasar yang menjadi dasar pengajuan anggaran. Juga telah dibahas dengan Panja Badan Urusan Rumah Tangga (BURT).

"Sebelum diajukan ke Kemenkeu mekanisme di DPR, di sekretariat juga melalui mekanisme beberapa kali pembahasan dengan yang dinamakan badan urusan rumah tangga. Jadi semua kegiatan itu disamping direview oleh inspektorat utama, juga dilakukan pembahasan yang sangat intensif dengan panja BURT," jelas Indra.