Merdeka.com - Bupati Kabupaten Bogor, Ade Yasin, mengakui bahwa penyaluran bantuan sosial (bansos) bagi warganya masih menghadapi kendala. Hal itulah yang menyebabkan penyaluran bansos, baik dari pemerintah pusat maupun Pemprov Jawa Barat belum berjalan maksimal.

"Kalau bansos ada beberapa pintu, dari pusat, dari provinsi, dan dari daerah. Dari pusat sudah berjalan, walaupun belum maksimal. Dari provinsi juga belum maksimal," kata Ade Yasin kepada merdeka.com, Selasa (28/4).

"Kalau yang dari provinsi melalui kantor pos. Memang agak sedikit tersendat penyalurannya. Pusat pun karena direct (langsung) ke penerima. Mungkin belum seperti gambaran kita. Jadi kita pikir sebelum puasa ini sudah selesai, ternyata masih banyak yang (belum menerima bantuan)," jelas dia.

Data penerima bantuan sosial memang bermasalah. Alhasil terjadi ketidakcocokan antara bantuan yang disalurkan dengan penerima manfaat. Sederhananya, bantuan menjadi tidak tepat sasaran.

"Kalau pemerintah pakai datanya kan data lama yang dari TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) sehingga tidak ada verifikasi ulang ya banyak yang salah, banyak ada yang sudah meninggal. Ada salah sasaran, ya pasti. Cuma di bawahnya repot juga. Tapi mudah-mudahan kita terus verifikasi ulang supaya tidak terjadi lagi seperti itu," ungkapnya.

Dana Penerima Diverifikasi Ulang

Pemda Kabupaten Bogor, lanjut dia, sedang berupaya melakukan verifikasi dan pembaruan data penerima manfaat. Diharapkan ke depan penyaluran bansos untuk masyarakat tidak lagi terkendala.

"Ya kan selama ini direct kan. Kalau PKH juga langsung melalui pihak ketiga. Itu sudah berjalan sih. Tapi kan tidak ketahuan kemarin ini yang sudah maju yang sudah lepas dari kemiskinan," urai dia.

"Makanya sekarang, di setiap rumah, khusus untuk PKH kita tempel stiker supaya yang sudah maju, sudah merasa cukup jangan terima lagi. Berikan kepada yang lain, yang juga miskin. Dan Alhamdulillah efektif. Jadi yang sudah rumahnya bagus, kan malu juga kalau ditempel (stiker) sebagai penerima bantuan," imbuh dia.

Masalah penyaluran bansos di Kabupaten Bogor memang harus diselesaikan segera. Sebagai Kabupaten dengan jumlah penduduk paling banyak di Indonesia, maka akan timbul banyak konflik jika penyaluran bansos terhambat dan tidak tepat sasar.

"Kalau di sini karena jumlah penduduk yang sangat banyak, terbesar se-Indonesia, Kabupaten yang paling banyak penduduknya sekitar 5,9 juta jiwa. Jadi memang konfliknya pasti banyak. Coba kita selesaikan supaya masyarakat yang berhak terima, yang tidak berhak harus mengalah. Selain itu kita juga ada bantuan-bantuan yang sifatnya insidentil seperti ATM beras yang berjalan, mobile," tandasnya.