Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemkab Kutai Timur tawarkan Rp 10 juta agar PSK insaf

Pemkab Kutai Timur tawarkan Rp 10 juta agar PSK insaf Ilustrasi PSK. ©2014 merdeka.com/mochammad andriansyah

Merdeka.com - Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, menawarkan uang kompensasi sebesar Rp 10 juta untuk setiap Pekerja Seks Komersial (PSK) yang bersedia meninggalkan lokalisasi Kampung Kajang.

Menurut Asisten Kesra Setkab Kutai Timur, H Mugeni, pemkab mengalokasikan anggaran khusus diberikan kepada PSK di lokalisasi Kampung Kajang di Desa Singa Geweh Sangatta Selatan supaya bersedia keluar dan meninggalkan perbuatan maksiat itu.

"Pemkab menawarkan kepada setiap PSK sebesar Rp 10 juta asalkan bersedia meninggalkan lokalisasi Kampung Kajang," kata Mugeni di ruang kerjanya, seperti diberitakan Antara, Selasa (15/7).

Tawaran pemberian uang sebesar Rp 10 juta untuk tiap PSK itu, kata Mugeni, sudah disampaikan saat dilakukan pertemuan dan negosiasi dengan para pengelola dan PSK belum lama ini.

"Ini karena memang upaya kita adalah untuk menutup secara permanen lokalisasi itu karena sudah berbaur dekat dengan permukiman penduduk," tegas Mugeni, sembari menambahkan hanya saja, tawaran itu belum diterima mereka dengan alasan terjadi diskriminasi terhadap mereka.

Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sarwono Hidayat mengatakan, para PSK dan pengelola lokalisasi merasa ada diskriminasi terhadap profesi mereka.

"Kami tidak mengerti maksud mereka merasa didiskriminasi, padahal tidak ada niat pemkab untuk itu," kata Sarwono.

Lebih lanjut, Sarwono Hidayat memaparkan, justru pemerintah selama ini sudah mentolerir kegiatan di lokalisasi kampung Kajang dengan kegiatan selama bertahun-tahun. Namun, katanya, jika mereka para PSK dan pengelola tetap tidak bersedia bernegosiasi dengan pemberian uang pesangon sebesar Rp10 juta, maka langkah selanjutnya adalah menutup total.

Pemerintah tidak pernah menerbitkan surat izin, dan menyetujui lokalisasi kampung Kajang. Bahkan telah beberapa kali diberikan surat agar segera menghentikan seluruh aktivitas di sana, namun tetap saja bandel.

"Mereka tetap bandel dengan tidak menghiraukan surat pemerintah. Makanya tunggu waktunya kita tutup itu kampung kajang," tegasnya.

Tawaran Rp 10 juta setiap PSK itu sudah terbilang besar dan bisa untuk usaha kecil-kecilan kalau memang ada niat baik untuk meninggalkan kegiatan esek-esek tersebut.

Modal Rp 10 juta, cukup lumayan untuk usaha kecil dulu. "Tapi kalau tidak ada niat kan sulit mereka lakukan. Kalau pikirannya hanya mendapatkan uang besar dengan cara menjadi PSK," ucap Sarwono.

(mdk/hhw)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Terseret Skandal Pungli, Segini Harta Kepala Rutan KPK Achmad Fauzi

Terseret Skandal Pungli, Segini Harta Kepala Rutan KPK Achmad Fauzi

Skandal pungli di Rutan KPK itu diduga melibatkan 93 pegawai.

Baca Selengkapnya
Terbukti Pindahkan Perolehan Suara Caleg, Dua Petugas PPK di Lumajang Hanya Diberi Peringatan Keras

Terbukti Pindahkan Perolehan Suara Caleg, Dua Petugas PPK di Lumajang Hanya Diberi Peringatan Keras

Dua petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Lumajang terbukti memindahkan suara caleg. Mereka hanya dijatuhi sanksi peringatan keras.

Baca Selengkapnya
PNS Kecamatan Berkomplot Bareng Petani Jual Kulit Harimau, Belum Dapat Pembeli Sudah Ditangkap Polisi

PNS Kecamatan Berkomplot Bareng Petani Jual Kulit Harimau, Belum Dapat Pembeli Sudah Ditangkap Polisi

Sebelum diciduk polisi, kedua tersangka saat itu masih mencari pembeli dengan harga tertinggi

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Anggaran Subsidi Pupuk Ditambah Rp14 Triliun, Mekanisme Penebusan Hanya Pakai KTP

Anggaran Subsidi Pupuk Ditambah Rp14 Triliun, Mekanisme Penebusan Hanya Pakai KTP

Hal ini diharapkan bisa dimanfaatkan oleh seluruh petani dalam memenuhi kebutuhan pupuk.

Baca Selengkapnya
KPU Siapkan 80 TPS Khusus di DKI Jakarta untuk Pemilu 2024, Berikut Rincian Lokasinya

KPU Siapkan 80 TPS Khusus di DKI Jakarta untuk Pemilu 2024, Berikut Rincian Lokasinya

Di Lokasi TPS Khusus tersebut tidak ada pengamanan khusus yang diberikan KPU

Baca Selengkapnya
Dieksekusi, 78 Pegawai KPK Serentak Minta Maaf Terlibat Pungli di Rutan

Dieksekusi, 78 Pegawai KPK Serentak Minta Maaf Terlibat Pungli di Rutan

Permintaan maaf tersebut dibacakan langsung oleh para pegawai yang dijatuhi sanksi berat oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Baca Selengkapnya
Dieksekusi, 2 Pegawai KPK Minta Maaf Terlibat Pungli di Rutan

Dieksekusi, 2 Pegawai KPK Minta Maaf Terlibat Pungli di Rutan

Eksekusi dua pegawai tersebut menindak lanjuti putusan dari Dewas KPK.

Baca Selengkapnya
Usai Minta Maaf, 78 Pegawai KPK Terlibat Pungli Terancam Sanski Disiplin

Usai Minta Maaf, 78 Pegawai KPK Terlibat Pungli Terancam Sanski Disiplin

78 Pegawai KPK itu sebelumnya meminta maaf secara terbuka telah melakukan pungli di Rutan KPK.

Baca Selengkapnya
Jokowi Janjikan Tunjangan Kinerja Petugas KPU Selesai Januari: Urusan Sensitif Jangan Ganggu Pemilu

Jokowi Janjikan Tunjangan Kinerja Petugas KPU Selesai Januari: Urusan Sensitif Jangan Ganggu Pemilu

Jokowi menyebut Pemilu 2024 sangatlah kompleks karena melibatkan 204.807.222 orang, di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, 83.771 desa.

Baca Selengkapnya