Pemkab Kutai Timur tawarkan Rp 10 juta agar PSK insaf
Merdeka.com - Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, menawarkan uang kompensasi sebesar Rp 10 juta untuk setiap Pekerja Seks Komersial (PSK) yang bersedia meninggalkan lokalisasi Kampung Kajang.
Menurut Asisten Kesra Setkab Kutai Timur, H Mugeni, pemkab mengalokasikan anggaran khusus diberikan kepada PSK di lokalisasi Kampung Kajang di Desa Singa Geweh Sangatta Selatan supaya bersedia keluar dan meninggalkan perbuatan maksiat itu.
"Pemkab menawarkan kepada setiap PSK sebesar Rp 10 juta asalkan bersedia meninggalkan lokalisasi Kampung Kajang," kata Mugeni di ruang kerjanya, seperti diberitakan Antara, Selasa (15/7).
Tawaran pemberian uang sebesar Rp 10 juta untuk tiap PSK itu, kata Mugeni, sudah disampaikan saat dilakukan pertemuan dan negosiasi dengan para pengelola dan PSK belum lama ini.
"Ini karena memang upaya kita adalah untuk menutup secara permanen lokalisasi itu karena sudah berbaur dekat dengan permukiman penduduk," tegas Mugeni, sembari menambahkan hanya saja, tawaran itu belum diterima mereka dengan alasan terjadi diskriminasi terhadap mereka.
Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sarwono Hidayat mengatakan, para PSK dan pengelola lokalisasi merasa ada diskriminasi terhadap profesi mereka.
"Kami tidak mengerti maksud mereka merasa didiskriminasi, padahal tidak ada niat pemkab untuk itu," kata Sarwono.
Lebih lanjut, Sarwono Hidayat memaparkan, justru pemerintah selama ini sudah mentolerir kegiatan di lokalisasi kampung Kajang dengan kegiatan selama bertahun-tahun. Namun, katanya, jika mereka para PSK dan pengelola tetap tidak bersedia bernegosiasi dengan pemberian uang pesangon sebesar Rp10 juta, maka langkah selanjutnya adalah menutup total.
Pemerintah tidak pernah menerbitkan surat izin, dan menyetujui lokalisasi kampung Kajang. Bahkan telah beberapa kali diberikan surat agar segera menghentikan seluruh aktivitas di sana, namun tetap saja bandel.
"Mereka tetap bandel dengan tidak menghiraukan surat pemerintah. Makanya tunggu waktunya kita tutup itu kampung kajang," tegasnya.
Tawaran Rp 10 juta setiap PSK itu sudah terbilang besar dan bisa untuk usaha kecil-kecilan kalau memang ada niat baik untuk meninggalkan kegiatan esek-esek tersebut.
Modal Rp 10 juta, cukup lumayan untuk usaha kecil dulu. "Tapi kalau tidak ada niat kan sulit mereka lakukan. Kalau pikirannya hanya mendapatkan uang besar dengan cara menjadi PSK," ucap Sarwono.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Terseret Skandal Pungli, Segini Harta Kepala Rutan KPK Achmad Fauzi
Skandal pungli di Rutan KPK itu diduga melibatkan 93 pegawai.
Baca SelengkapnyaTerbukti Pindahkan Perolehan Suara Caleg, Dua Petugas PPK di Lumajang Hanya Diberi Peringatan Keras
Dua petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Lumajang terbukti memindahkan suara caleg. Mereka hanya dijatuhi sanksi peringatan keras.
Baca SelengkapnyaPNS Kecamatan Berkomplot Bareng Petani Jual Kulit Harimau, Belum Dapat Pembeli Sudah Ditangkap Polisi
Sebelum diciduk polisi, kedua tersangka saat itu masih mencari pembeli dengan harga tertinggi
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Anggaran Subsidi Pupuk Ditambah Rp14 Triliun, Mekanisme Penebusan Hanya Pakai KTP
Hal ini diharapkan bisa dimanfaatkan oleh seluruh petani dalam memenuhi kebutuhan pupuk.
Baca SelengkapnyaKPU Siapkan 80 TPS Khusus di DKI Jakarta untuk Pemilu 2024, Berikut Rincian Lokasinya
Di Lokasi TPS Khusus tersebut tidak ada pengamanan khusus yang diberikan KPU
Baca SelengkapnyaDieksekusi, 78 Pegawai KPK Serentak Minta Maaf Terlibat Pungli di Rutan
Permintaan maaf tersebut dibacakan langsung oleh para pegawai yang dijatuhi sanksi berat oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK.
Baca SelengkapnyaDieksekusi, 2 Pegawai KPK Minta Maaf Terlibat Pungli di Rutan
Eksekusi dua pegawai tersebut menindak lanjuti putusan dari Dewas KPK.
Baca SelengkapnyaUsai Minta Maaf, 78 Pegawai KPK Terlibat Pungli Terancam Sanski Disiplin
78 Pegawai KPK itu sebelumnya meminta maaf secara terbuka telah melakukan pungli di Rutan KPK.
Baca SelengkapnyaJokowi Janjikan Tunjangan Kinerja Petugas KPU Selesai Januari: Urusan Sensitif Jangan Ganggu Pemilu
Jokowi menyebut Pemilu 2024 sangatlah kompleks karena melibatkan 204.807.222 orang, di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, 83.771 desa.
Baca Selengkapnya