Pelaku Usaha Pariwisata di Samosir Protes Kewajiban Swab dan Rapid Test

Lonjakan kasus konfirmasi Covid-19 memaksa Pemkab Samosir, Sumut, memperketat pintu masuk ke daerah itu. Pengunjung diwajibkan untuk menyertakan surat keterangan hasil swab-PCR atau rapid test. Namun kebijakan ini diprotes diprotes pelaku usaha pariwisata di sana yang sudah tertekan sejak awal pandemi.

Ratusan pelaku usaha pariwisata dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Samosir bahkan sudah melayang surat keberatan atas kebijakan itu.

“Surat keberatan sudah kita sampaikan ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Samosir pada Jumat (16/10). Apabila surat keberatan kami ‎tidak digubris, kami akan akan melakukan aksi, melayangkan somasi, dan melakukan langkah hukum lainnya," ungkap pelaku usaha pariwisata di Samosir, Ombang Siboro, Senin (19/10).

Sebelumnya, Pjs Bupati Samosir Lasro Marbun menerbitkan surat edaran (SE) 800/3790//SEKRE/X/2020 Tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Adaptasi Kebiasaan Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19, Khusus Pelaku Perjalanan ke Samosir tertanggal 14 Oktober 2020.

Aturan ini di antaranya mewajibkan pelaku perjalanan menunjukkan surat keterangan hasil negatif dari uji tes PCR (polymerase chain reaction) atau surat keterangan hasil rapid test non-reaktif sebelum memasuki Kabupaten Samosir.

Pintu masuk ke Kabupaten Samosir diperketat menyusul lonjakan kasus Covid-19 di daerah itu. Belasan orang terkonfirmasi positif mengidap virus corona, sebagian besarnya adalah tenaga kesehatan.

Namun, Ombang menilai, surat edaran langsung mereka protes karena membuat usaha pariwisata di sana semakin terpuruk. "Kita minta mencabut surat edaran itu," kata mantan Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) Samosir itu.

‎Menurut Ombang, Pemkab Samosir seharusnya memperketat penerapan protokol kesehatan, termasuk memberlakukan sanksi tegas.

"Apalah artinya melakukan wajib rapid test kepada wisatawan, tapi di angkutan umum, di kantor-kantor, di pesta, di kafe, dan hiburan malam sama sekali tidak menerapkan protokol kesehatan. Ini sebuah keputusan diskriminatif terhadap industri pariwisata tentunya," tutup pengelola Pantai Batu Hoda itu.