PDIP usulkan NIK dipakai untuk registrasi akun media sosial

PDI Perjuangan mengusulkan agar Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP digunakan untuk meregistrasi akun media sosial. Penggunaan NIK ini dinilai bisa meminimalisir ujaran kebencian dan penyebaran hoax di media sosial.

"Saya konkret saja, usul kenapa tidak kita membuat akun (media sosial) harus dengan KTP yang sah? Kan boleh anda punya 5 akun boleh atau 10 akun, 20 akun, tapi dengan KTP jelas nama, alamat," kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Eriko Sotarduga, saat memberikan sambutan dalam diskusi bertajuk 'Melawan hoax dengan budaya literasi dan bermedia sosial yang sehat' di DPP PDI Perjuangan, Jl Diponegoro, Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (9/2).

Eriko menuturkan, jika semua media sosial teregistrasi menggunakan NIK KTP, maka pemilik akun tersebut bakal mempertimbangkan secara matang sebelum menyebarkan informasi bohong. Penggunaan NIK juga bisa menguji keberanian pemilik akun media sosial yang selama ini kerap menyebar ujaran kebencian.

Eriko menyebut, selama ini seseorang hanya berani menggunakan media sosial anonim untuk melakukan provokasi dan menyebar ujaran kebencian.

"Boleh saja, boleh saja mengkritik, boleh dengan keras mengatakan ini tidak baik, tapi jelas sumbernya dari siapa," sambungnya.

Dalam kesempatan ini, Eriko juga menyinggung peran hoax dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Dia menyebut, ada pihak yang memanfaatkan ujaran kebencian dan informasi hoax untuk menjatuhkan lawan politiknya.

"DKI sampai sekarang masih susah orang move on karena terlalu dengan fitnah, dengan ujaran kebencian, dan hoax," ucap dia.