Moeldoko segera bertemu Panglima TNI bahas pembentukan komando gabungan antiteror
Merdeka.com - Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (purn) Moeldoko akan segera bertemu Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto untuk membahas rencana pembentukan kembali Komando Operasi Khusus Gabungan dalam rangka pencegahan terorisme di Indonesia.
"Kita akan bicarakan kepada Panglima," kata Moeldoko di Kantor Wakil Presiden Jusuf Kalla, Jl Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (16/5).
Dia menjelaskan, setiap satuan dalam tubuh TNI memiliki pasukan antiteror yang berisi dari prajurit-prajurit terpilih. Baik dari Kopassus TNI AD, Denjaka TNI AL, dan Satbravo TNI AU. Namun sejauh ini belum bisa dilibatkan. Oleh karena itu, Moeldoko akan bertemu Presiden Joko Widodo untuk membahas rencana pembentukan komando gabungan.
"Perlu lapor lagi ke Presiden," kata Moeldoko.
Sebelumnya, Moeldoko juga menjelaskan pembentukan organisasi itu memang diperlukan dalam situasi dan kondisi global saat ini.
"Sebenernya waktu saya jadi panglima TNI itu sudah pernah kita bentuk. Kemarin saya diskusi dengan Presiden dan beliau sangat tertarik, sangat mungkin akan dihidupkan kembali," ungkap Moeldoko, di Kantor Staf Kepresidenan, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Jumat (11/5).
Mantan Panglima TNI ini mengatakan, komando operasi gabungan itu terdiri dari beberapa pasukan-pasukan elite di Indonesia dengan status operasi. Sebut saja salah satunya yakni Komando Pasukan Khusus atau Kopassus.
"Ada juga Denjaka (Datasemen Jala Mangkara dari TNI AL) dan Denbravo (Detasemen Bravo dari TNI AU), kumpulkan di standy by pos dengan status operasi," kata dia.
Status operasi sendiri artinya semua kebutuhan dengan standar operasi. Untuk pekerjaan sehari-harinya pasukan itu adalah melakukan latihan mapping situasi, setelahnya terus berlatih.
"Sehingga nanti begitu ada kejadian di Bali (misalnya), kita proyeksikan prajurit kesana dengan mudah bisa mengatasi. Juga membuat proyeksi di tempat lain," ucap Moeldoko.
Pasukan itu disiapkan dalam tempo yang secepat-cepatnya, agar di kemudian hari mereka dibutuhkan dapat berpindah ke lokasi yang dituju dengan mudah.
"Agar bisa digeser," imbuhnya.
Selain itu, menurut Moeldoko, TNI sendiri memiliki Pasukan Pemukul Reaksi Cepat atau PPRC. Namun, membutuhkan waktu lebih untuk pergerakannya.
"TNI memang memiliki PPRC tapi ini besar, sehingga di dalam pergerakannya juga memerlukan waktu," jelas dia.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Moeldoko Nilai Pernyataan Jokowi Bukan Semerta-merta Mempersiapkan Diri untuk Kampanye
Jokowi mengatakan, seorang presiden boleh memihak juga melakukan kampanye. Pernyataan Jokowi itu menuai pro dan kontra.
Baca SelengkapnyaMoeldoko soal Presiden Boleh Kampanye & Memihak: Hukum Jangan Diukur Pakai Perasaan
Moeldoko menjelaskan dalam UU Pemilu sudah diatur bahwa presiden, wakil presiden yang melakukan kegiatan kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara, kecu
Baca SelengkapnyaIsu Pemakzulan Jokowi Jelang Pemilu Tak Produktif, Moeldoko: Kepemimpinannya Diapresiasi Masyarakat
Menurutnya, isu pemakzulan presiden di tengah proses pemilu sangat tak produktif bagi masyarakat dan pemerintah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jenderal Agus Subiyanto Sebar 446.219 Prajurit TNI untuk Amankan Pemilu
446.219 prajurit TNI secara serentak di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi jelang hari pencoblosan 14 Februari.
Baca SelengkapnyaIni Alasan Presiden Jokowi Beri Kenaikan Pangkat Jenderal Kehormatan ke Prabowo Subianto
Presiden Joko Widodo ungkap alasan dibalik pemberian kenaikan pangkat Jenderal Kehormatan untuk Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaKolonel TNI Ajudan Presiden Tolak Dijadikan Jenderal, Ternyata ini Alasannya
Presiden sudah akan menaikkan pangkatnya bulan Agustus. Tapi dia menolak kesempatan langka menjadi jenderal.
Baca SelengkapnyaSuasana Kabinet Jokowi Usai Pilpres 2024, Prabowo Disalami Sri Mulyani & Ngobrol Bareng Sandiaga
Ini kali pertama Jokowi menggelar sidang kabinet paripurna usai pemungutan suara Pilpres 2024 pada 14 Februari lalu
Baca SelengkapnyaPemerintah Jokowi Setop Sementara Bagi-Bagi Bansos, Ini Alasannya
Penghentian sementara penyaluran bansos ini untuk menghormati tahapan pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi tersebut.
Baca SelengkapnyaMomen AHY dan Moeldoko Bertemu di Sidang Kabinet, Saling Bersalaman
Sebelumnya, Moeldoko tidak dapat menghadiri acara pelantikan AHY sebagai Menteri ATR/BPN.
Baca Selengkapnya