Moeldoko Pastikan Satgas 115 yang Buru Illegal Fishing Tetap Dilanjutkan
Merdeka.com - Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan, dirinya tengah berdiskusi dengan Menko Polhukam Mahfud Md mengenai keberadaan Satgas 115.
Perlu diketahui, Satgas 115 muncul di era Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk mengatasi penangkapan ikan secara ilegal atau ilegal fishing.
"Tadi bicara soal Satgas 115. Bagaimana menghadapi ilegal fishing, efektivitas Satgas itu seperti apa," kata Moeldoko di Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (23/1).
Menurut dia, ini dilakukan mengingat akan ada regulasi yang dimasukan ke dalam Omnibus law terkait pengamanan laut. Namun, dirinya menepis Satgas 115 akan dibubarkan dalam waktu dekat.
"Sementara ini sampai perbaikan ke depan, itu akan tetap dilanjutkan. Tetapi sementara. Karena Satgas task force enggak boleh permanen, hanya sementara. Karena undang-undangnya belum ada. Sementara ini, akan tetap dijalankan dengan berbagai perbaikan," ungkap Moeldoko.
Menurut dia, selama ini selalu ada evaluasinya mengenai keberadaan Satgas tersebut. "Selama ini ada evaluasinya," tukasnya.
Susi Harap Satgas 115 Tetap Ada
Sebelumnya, mantan menteri KKP Susi Pudjiastuti mengharapkan, Satgas 115 tetap berlanjut di periode pemerintahan selanjutnya. Sebab peran Satgas ini sangat penting bagi kedaulatan, keamanan, dan keberlanjutan sektor kelautan dan perikanan Indonesia.
"Satgas 115 adalah yang pertama dibentuk Presiden dalam penanggulangan ilegal unreported unregulated fishing, yang terdiri dari angkatan laut, Bakamla, Kejaksaan agung, juga Pol Air," kata dia.
Dia menjelaskan Satgas 115 sangat efektif untuk koordinasi dan sinergi antar instansi penegak hukum dan pemerintah dalam menjaga kedaulatan sumber daya laut Indonesia. Dia pun meminta semua pihak yang terlibat dalam satgas 115 tetap berpegang teguh pada komitmen untuk mengawal wilayah laut dan SDA perikanan Indonesia.
Reporter: Putu Merta Surya PutraSumber: Liputan6.com
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi mengeluarkan aturan yang membolehkan pengerukan pasir laut, salah satunya untuk tujuan ekspor pada Mei 2023.
Baca SelengkapnyaSebelumnya Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis berpandangan pembagian bansos oleh pemerintah sangat rentan disalahgunakan
Baca SelengkapnyaKapal Kelud merupakan salah satu kapal yang melayani program Mudik Gratis 2024 untuk rute Batam-Belawan dan Jakarta-Batam.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Prabowo bertekad untuk membangun angkatan laut yang kuat untuk menjaga kekayaan Indonesia.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan, seorang presiden boleh memihak juga melakukan kampanye. Pernyataan Jokowi itu menuai pro dan kontra.
Baca SelengkapnyaMenurut dia, pertemuan tersebut merupakan silaturahmi.
Baca SelengkapnyaPetugas juga melakukan pemetaan sejumlah titik rawan macet.
Baca SelengkapnyaAturan turunan ekspor pasir laut masih digodok karena melibatkan banyaknya tim kajian.
Baca Selengkapnyarabowo bicara keinginannya sebelum berpulang agar kekayaan alam Indonesia dinikmati seluruh rakyat.
Baca Selengkapnya