Menteri Yuddy: 17 tahun PNS rapat di hotel, negara rugi sangat besar
Merdeka.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Yuddy Chrisnandi gencar melakukan sosialisasi surat edaran yang telah dia keluarkan, yang di antaranya berisi larangan kepada kementerian dan PNS di lembaga pemerintahan lainnya menyewa hotel untuk menggelar rapat. Larangan yang sempat menimbulkan kontroversi itu terus dia sosialisasikan. Hasilnya, saat ini tidak ada PNS yang berani menggelar acara di hotel-hotel kecuali alasan yang sangat mendesak.
Menurut Yuddy, dengan tidak melakukan rapat di hotel-hotel, pemerintah menghemat triliunan rupiah. Pemborosan anggaran pun bisa semakin ditekan. "Larangan rapat di hotel itu untuk mengubah perilaku, mengefisienkan anggaran, melatih kedisiplinan," kata Yuddy dalam wawancara khusus dengan merdeka.com dalam perjalanan dari Bandung ke Jakarta, Kamis (12/2) kemarin.
Yuddy menegaskan, selama 17 tahun terakhir, PNS membiasakan rapat-rapat di hotel-hotel mewah. Padahal mereka juga punya ruangan sendiri yang tak kalah bagusnya. Yang paling parah menurut Yuddy, menggelar acara di hotel mewah dianggap hal yang lumrah.
"17 Tahun selama ini PNS banyak rapat di hotel dan dianggap biasa. Padahal itu pemborosan anggaran luar biasa, penyalahgunaan wewenang, dan ada indikasi korupsi kuat, berdasarkan hasil laporan BPKP, laporan BIN, laporan manajer hotel yang selalu ada pembukuan ganda. Negara dirugikan sangat besar," ungkap Yuddy.
Selama ini, Yuddy pun telah menerapkan larangan rapat di hotel di kementerian yang dia pimpin. Hasilnya, selama dua bulan kementeriannya hemat Rp 4 miliar, demikian juga di kementerian lain seperti ESDM. "Ini terjadi kurang 3 bulan di pemerintahan Presiden Jokowi. Ini artinya apa? Sebenarnya aparatur kita disiplin, tapi tinggal bagaimana bisa konsisten," terang Yuddy.
Ditanya soal kementerian yang pernah dia pimpin juga pernah menggelar acara di Balai Kartini, Yuddy membela diri.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
SBY Respons Pernyataan Pilpres Satu Putaran Berarti Curang: Berlebihan
SBY merespons pernyataan politik yang menyebut adanya kecurangan kalau Pilpres 2024 hanya berlangsung satu putaran, serta negara akan chaos.
Baca SelengkapnyaTak Hadiri Sidang PTUN, Negara Dianggap Abai pada RUU Masyarakat Adat
Pemerintah tak hadir dalam sidang lanjutan gugatan atas abainya negara dalam pembentukan RUU Masyarakat Adat
Baca SelengkapnyaPemilu Makin Dekat, Menteri Anas Ingatkan PNS Haram Terlibat Kegiatan Politik
PNS yang tidak netral dapat memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek pemerintahan dan masyarakat.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
PNS Pria Bakal Dapat Cuti saat Istri Melahirkan, Ternyata Negara Ini Sudah Menerapkan Aturan Itu
Cuti mendampingi istri yang melahirkan itu, menjadi hak ASN pria yang diatur dan dijamin oleh negara
Baca SelengkapnyaKrisis Pangan Akibat Pupuk Langka, 22 Negara Ogah Jual Beras ke Luar Negeri
Banyak negara kini memilih berjaga untuk kepentingan dalam negeri dengan cara menutup keran ekspor pangannya,
Baca SelengkapnyaAnies Tidak Ingin Pemilu Dikotori Intervensi Negara dan Praktik Bayar Membayar
Anies menginginkan Pemilu ke depan mencerminkan aspirasi rakyat.
Baca SelengkapnyaAnies: Sudah Saatnya Negara Tidak Diatur Para Pelaku Usaha
Calon presiden nomor urut satu, Anies Baswedan, menyoroti persoalan lingkungan hidup yang terjadi di Tanah Air.
Baca SelengkapnyaPrabowo Sempat Tanya ke Menag Alasan Diundang Perayaan Natal oleh Kemen BUMN, Ini Jawaban Gus Yaqut
Yaqut menyebut, alasan Menhan diundang karena sistem pertahanan RI bersifat sementara yang artinya memiliki ciri-ciri kerakyatan dan kewilayahan.
Baca SelengkapnyaAnies Tegaskan Berada di Luar Pemerintahan Jika Kalah Pilpres 2024
Anies menyebut usai hasil rekapitulasi diumumkan KPU barulah pernyataan resmi bakal diungkapkannya.
Baca Selengkapnya