Menteri Marwan sebut ada kepala daerah tahan dana desa buat Pilkada

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar mengancam bakal memberikan sanksi kepada sejumlah kepala daerah bila tak segera mencairkan dana desa. Padahal, kata dia, penyaluran dana desa dari pemerintah pusat ke kabupaten/kota sudah 100 persen tersalurkan."Pokoknya kalau enggak segera mereka kita sanksi. Kita bisa delay untuk anggaran desa berikutnya, kalau mereka enggak serius menyalurkan. Biar Mendagri kasih sanksi, DAU (Dana Alokasi Umum ) dan DAK (Dana Alokasi Khusus) nya enggak diturunkan, ditahan dulu," kata Marwan usai bertemu Presiden Jokowi di Istana, Jakarta, Senin (7/9).Marwan mengendus bila lambatnya pencairan dana desa di daerah karena berkaitan menjelang Pilkada serentak. Sejumlah kepala daerah bermain dan memanfaatkan dana desa tersebut."Jangan untuk main-main untuk Pilkada. Untuk kesejahteraan rakyat desa jangan dimain-mainkan untuk Pilkada. Ada beberapa yang nakal, sengaja disandera dana itu, enggak di salurkan ke desa-desa, deal dulu lah sama kadesnya, itu ada juga," jelas Marwan.Selain itu, lambatnya pendistribusian dana desa karena masalah administrasi. "Ada yang tim verifikasinya terlalu berbelit-belit, sehingga tidak bisa segera disalurkan," tandasnya.