Menhan dan Muhammadiyah sepakat tangkal terorisme dengan bela negara

Merdeka.com - Muhammadiyah dan Kementerian Pertahanan melakukan kesepakatan pembinaan kesadaran Bela Negara yang ditandatangani Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu di Kemenhan, Jakarta, Rabu (13/4). Tujuan tersebut untuk menangkal dan mencegah aksi terorisme di Indonesia.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyebutkan, saat ini aksi terorisme sudah menjadi ancaman dunia contohnya bom Belgia, bom Thamrin dan lainnya.

"Ini situasi akan berulang terus kalau kita tidak siap sebagai umat Islam, kita harus marah. Ini membawa nama Islam, padahal Islam tidak begitu. Saya sering sampaikan, enggak ada rumusnya dalam Alquran dan hadits bunuh diri kok masuk surga. Perbuatan yang paling enggak disukai Allah, sudah bunuh diri bunuh orang sebanyak-banyaknya, kok masuk surga," kata Ryamizard dalam acara Mou dengan Muhammadiyah di Kemenhan, Jakarta, Rabu (13/4).

Menurutnya, kesadaran Bela Negara sangat penting untuk ditanamkan sebagai landasan sikap dan perilaku bangsa Indonesia. Hal ini juga bagian revolusi mental untuk membangun daya tangkal dalam menghadapi ancaman ketahanan nasional.

"Masalahnya dipikiran, pemikiran-pemikiran ini lah yang harus kita hapus. Tadi sudah disampaikan Pak Haedar, saya rasa dulu ada 5 paham atau ideologi, Liberal, Sosialis, Komunis, Radikal, dan Pancasila. Empat paham itu materialisme bersifat, kebendaan, kekuasaan, nah Pancasila bukan," kata dia.

Sementara di kesempatan yang sama, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, bahwa aksi terorisme telah menjadi musuh bersama termasuk Muhammadiyah. Muhammadiyah yang turut membangun Republik Indonesia, menyatakan penanganan aksi terorisme harus dilakukan secara komprehensif.

"Kami PP Muhammadiyah dan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang hadir sebelum Republik ini hadir dan ikut para tokohnya ada ikut dalam pendirian Republik ini. Dan pasca kemerdekaan kami terlibat dalam membangun bangsa, tentu kesepakatan yang akan kita tandatangani ini merupakan simbol dari proses sejarah yang panjang," kata Haedar.