Merdeka.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti kepemimpinan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. ICW meminta Dewan Pengawas (Dewas) menjatuhi sanksi serta bersurat ke Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menarik Firli kembali ke Institusi Bhayangkara.

Pakar hukum pidana dari Universitas Al-Azhar Suparji Ahmad menilai tidak memiliki justifikasi langkah Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyurati Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar menarik Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri kembali ke institusi kepolisian. Sebab, langkah itu tak sejalan dengan ketentuan perundang-undangan.

Suparji mengatakan, perundang-undangan telah mengatur perihal pemberhentian pimpinan lembaga yang berkantor di Kuningan, Jakarta Selatan, tersebut.

"Semuanya harus seusai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam pasal 32 Undang-undang KPK," kata Suparji, seperti dikutip Antara, Kamis (27/5).

Menurut dia, Pasal 32 UU KPK itu menyebutkan bahwa pimpinan KPK dapat diberhentikan apabila yang bersangkutan meninggal dunia, berakhir masa jabatan, melakukan perbuatan tercela, menjadi terdakwa tindak pidana kejahatan, atau berhalangan tetap.

"Oleh karenanya, jika pemberhentian pimpinan KPK dengan pola menarik dari KPK, dalam hal ini sesuai latar belakang misalnya sebagai Polri, kemudian ditarik Kapolri, secara prosedural tidak sesuai dengan pasal 32 tadi," jelas Suparji.

Dengan kata lain, sambung Suparji, ada hal yang perlu diperhatikan. "Tidak semata-mata komitmen memberantas korupsi, tetapi juga harus sesuai prosedur yang benar," katanya.

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) akan melaporkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri ke Mabes Polri. Hal tersebut terkait sejumlah sikap dan tindakan kontroversial yang dilakukan Firli selama menjabat sebagai pimpinan lembaga antirasuah.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menyampaikan, pihaknya akan datang ke Mabes Polri sekitar pukul 14.30 Wib, Selasa. Adapun ihwal kedatangannya meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menarik dan memberhentikan Firli sebagai anggota kepolisian.

"Hal ini dilakukan mengingat Firli Bahuri masih berstatus sebagai anggota Polri aktif dan selama berkarir sebagai Ketua KPK kerap menimbulkan kontroversi," tutur Kurnia saat dikonfirmasi, Selasa (25/5).

Kurnia membeberkan sejumlah kontroversi Firli, mulai dari pengembalian penyidik KPK Kompol Rossa Purbo Bekti ke Polri, sejumlah pelanggaran etik, hingga pemberhentian 75 pegawai lewat tes wawasan kebangsaan (TWK).

"Untuk itu, kami mendesak agar Kapolri dapat menarik Firli Bahuri sebagai Ketua KPK, atau bahkan memberhentikan yang bersangkutan sebagai anggota Polri aktif," kata Kurnia.