Megawati: Politik harus membuka ruang akses partisipasi seluruh rakyat

Merdeka.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dianugerahi dianugerahi Gelar Doktor Honoris Causa dalam Bidang Politik Pemerintahan dari IPDN di Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Dalam orasi Imiahnya, Presiden RI ke-5 itu menyampaikan gagasan Soekarno.

Ia menyatakan, gagasan Bung Karno mengenai emansipasi perempuan tidak hanya sebatas persoalan persamaan hak dan derajat antara kaum laki-laki dan perempuan. Persoalan emansipasi perempuan bagian dari emansipasi bangsa. Artinya, keterlibatan dan kesadaran dari kaum perempuan untuk bersama kaum laki-laki mewujudkan bangsa Indonesia yang Merdeka.

"Gagasan Bung Karno tersebut menjadi landasan bagi saya dalam berpolitik. Politik tidak boleh diskriminatif. Politik harus membuka ruang dan akses partisipasi seluruh rakyat," katan Mega.

Seluruh rakyat disebut memiliki hak dan kewajiban dan tanggung jawab yang sama dalam berkontribusi pada kepentingan nasional. Ruang dan akses bagi rakyat terhadap keputusan-keputusan pembangunan di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, juga mental dan spiritual hanya dapat terjadi jika pemerintah membukanya.

Dengan kata lain, kekuasaan politik yang dijalankan oleh pemerintah harus mampu menjamin, melindungi dan memastikan partisipasi rakyat dalam pembangunan.

"Arah politik adalah hal inti di dalam suatu pemerintahan. Bukan dua hal yang terpisah. Pemerintahan tanpa politik yang jelas, ibarat kapal tanpa kompas," terangnya.

Megawati pun menyatakan sangat penting memiliki pemimpin yang memiliki visi misi politik yang jelas. Tanpa hal itu, sebuah negara akan berjalan seperti kapal tanpa nahkoda, yang akan hancur karena membentur karang atau tenggelam karena diterjang badai.

Dalam kesempatan itu, Megawati juga mengingatkan kembali tujuan politik dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia dengan bingkai demokrasi Pancasila. Yakni, keputusan diambil berdasar musyawarah mufakat, dengan bersarikan azas gotong royong dan kekeluargaan.

Megawati menjelaskan, bahwa demokrasi pancasila berbeda dengan demokrasi liberal yang lebih menonjolkan individualisme. Apalagi, Pancasila dan UUD 1945 tidak menghendaki suatu model pemerintahan teknokratis, yaitu pemerintahan yang cenderung abai terhadap dialektika dalam menyelesaikan persoalan.

Pola pikir pemerintahan ini bersifat monokausal, yaitu hanya memperhitungkan satu faktor. Kebijakannya tidak komprehensif, bahkan acapkali tidak mempertimbangkan dampak dari keputusan.

Pemerintahan teknokratis lebih mempertimbangkan sisi pragmatis, yang menempatkan kepentingan modal kapital di atas realitas sosial. Model pemerintahan seperti ini bertentangan dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

"Di berbagai kesempatan, saya selalu sampaikan, jangan membuat keputusan politik yang hanya mempertimbangkan teknis administratif, yang malah membuat jarak dengan rakyat," terangnya.

"Jangan hanya menghitung untung rugi dari sisi budget sesaat. Keputusan politik tidak boleh diambil hanya mempertimbangkan aspek finansial kas negara belaka," tuturnya.