Merdeka.com - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Bogor, meminta pemerintah pusat memberi kepastian mengenai gaji guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Di Kabupaten Bogor terdapat 1.198 guru honorer yang lolos dalam seleksi penerimaan P3K pada awal 2019. Namun, sampai sekarang mereka masih menerima pendapatan dari sekolah tempatnya mengajar.

Meski telah berstatus P3K, mereka masih menerima gaji dengan kisaran antara Rp250.000-500.000 per bulan. Seharusnya para P3K ini menerima gaji dan hak seperti PNS. Bedanya tidak menerima pensiun.

"Belum ada. Masih gaji honorer. Padahal mereka sudah lolos tes P3K," ujar Ketua PGRI Kabupaten Bogor, Dadang Suntana, Selasa (3/12).

Dadang sempat menanyakan kepastian gaji para P3K ini kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

"Kita belum tahu nih gajinya setara dengan apa. Kalau sesuai UU ASN, jelas bahwa aparatur negara terbagi dua, PNS dan P3K," katanya.

Tidak Tersedia di APBD

Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan menjelaskan, belum ada regulasi yang mengatur penggajian P3K dan KemenPAN-RB. Iwan pun memastikan anggaran tidak tersedia dalam APBD 2020 Kabupaten Bogor.

"Berat kalau pakai APBD. Kami belum atur karena masuk di tengah. Tapi untuk di APBD 2020 tidak ada (alokasi)," katanya.

Pada pembukaan pendaftaran formasi P3K, Kabupaten Bogor mendapat kuota 2.209 dari KemenPAN-RB. Kuota terbagi pada pada dua formasi, yakni tenaga pengajar 2.122 orang, 37 tenaga kesehatan dan 50 penyuluh pertanian.

Diketahui, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Mengenai Gaji PNS, gaji Golongan IIIA dengan masa kerja 0 tahun memiliki gaji Rp2.456.700.

Maka, membutuhkan anggaran setidaknya Rp2,94 miliar per bulan untuk menggaji 1.198 P3K di Kabupaten Bogor dalam setahun. Itu belum termasuk tunjangan-tunjangan lain di luar gaji pokok pegawai.