KPK soal serapan APBN: Kalau anggaran benar kenapa harus takut?
Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwatta mengimbau kepada seluruh aparatur negara ataupun daerah agar memanfaatkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2016 semaksimal mungkin. Menurutnya penyerapan anggaran yang masih minim akibat kekhawatiran pejabat terhadap aparat penegak hukum.
Alex mempertanyakan alasan pengguna anggaran ragu bahkan takut menggunakan APBN karena takut dikriminalisasi oleh aparat penegak hukum.
"Prinsipnya kalau sudah dianggarkan ya harus direalisasikan. Kalau penganggarannya benar kenapa harus takut?" kata Alex di kantor ombudsman RI, Senin (22/8).
Dia menuturkan kekhawatiran akan mendapat diskriminalisasi oleh aparat penegak hukum bukanlah suatu alasan rendahnya penyerapan anggaran. Alex berujar jika pengguna anggaran mendapat diskriminalisasi oleh aparat penegak hukum semua bisa dibuktikan secara hukum di pengadilan. Lagipula, imbuh Alex, aparat penegak hukum tidak akan melakukan tindakan hukum tanpa alat bukti yang kuat.
"Saya rasa aparat penegak hukum profesional dan tidak asal sembarangan menangkap orang atau memperkarakan hal yang sebenarnya bukan perkara. Pengadilan juga kan sebetulnya diuji kalau memang perkara tersebut akan masuk ke pengadilan," tutupnya.
Dia juga menyoroti rendahnya penyerapan APBN 2016, terlebih lagi akhir tahun sisa 4 bulan lagi. Alex khawatir jika pengguna anggaran memaksa menghabiskan anggaran justru malah berpotensi penyelewengan.
Dia berujar hal kurang masuk akal memanfaatkan sekian triliunan rupiah untuk melakukan proyek dalam waktu 4 bulan.
"Kalau menjelang akhir tahun pekerjaan itu direncanakan dari awal tapi baru dilaksanakan, dihabiskan menjelang tahun anggaran selesai itu menjadi tidak hati-hati berarti kontrol dan pengawasannya kurang. Kemungkinan besar terjadi permasalahan menjadi semakin tinggi," pungkasnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ada Temuan Dana PSN Masuk ke Kantong PNS, MenPAN-RB: Langsung ke Ranah Hukum
"Karena itu sudah masuk ke bukan lagi pelanggaran ASN ya gitu ya. Nanti bisa bagian hukum," kata MenPAN Anas.
Baca SelengkapnyaKampanye Akbar di GBK Sebabkan Kemacetan, Prabowo Minta Maaf
Kampanye Akbar di GBK Sebabkan Kemacetan, Prabowo Minta Maaf
Baca SelengkapnyaKesejahteraan TNI Diungkit dalam Debat Ketiga Capres, Berapa Gaji Anggota TNI Tahun Ini?
Anies Baswedan menyebut banyak prajurit TNI belum punya rumah, tapi Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto menguasai lahan 34.000 ha.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Anggota KKB yang Merampas Senjata Api di Papua Tengah Akhirnya Diringkus Polisi
Jukius Tabuni terlibat dalam peristiwa perampasan senjata api anggota Pospol KP3 Udara Polres Puncak pada 1 Februari 2024
Baca SelengkapnyaTKN Ajak Anak Muda Pilih Prabowo-Gibran di Hari Kasih Sayang 14 Februari
Dukungan dari generasi muda akan mempermulus langkah Prabowo Gibran menang satu putaran.
Baca SelengkapnyaF-PKB di DPR Akui Tak Ada Arahan dari Cak Imin soal Hak Angket Pemilu
Saat ini, Luluk menuturkan, sudah ada tujuh orang yang bersikap mendukung hak angket.
Baca SelengkapnyaAnies: Pergi Kampanye Akbar ke JIS Tidak Wajib, yang Lebih Penting Amankan Suara di TPS-TPS
Anies mengatakan, kampanye akbar Anies-Cak Imin di JIS bukan kegiatan wajib yang harus dihadiri pendukungnya.
Baca Selengkapnya8 Anggota DPR RI Fraksi PKB Sudah Tanda Tangan Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024
8 anggota DPR fraksi PKB yang menandatangani usulan hak angket kecurangan pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaAnies-Ganjar Kompak Minta Prabowo Buka Data Pertahanan, Ini Aturan UU yang Bersifat Rahasia Negara
Dalam debat ketiga Pilpres 2024, Prabowo sempat enggan membuka data pertahanan. Apakah ini alasannya?
Baca Selengkapnya