KPK ogah tanggapi isu bocornya OTT politisi PDIP Damayanti
Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) enggan menanggapi adanya dugaan bocornya informasi perihal operasi tangkap tangan terhadap politisi PDIP Damayanti Wisnu Putranti. Pada persidangan Tipikor dengan agenda mendengarkan keterangan saksi, Damayanti mengaku sudah mendapat informasi bahwa dia akan ditangkap KPK.
Kepala bagian pemberitaan dan informasi KPK Priharsa Nugraha mengaku tidak tahu adanya pernyataan tersebut. Dia menuturkan apapun kabar yang beredar yang terpenting adalah kasus suap proyek jalan di Maluku terkuak.
"Saya enggak tahu, ya. Tapi yang pasti yang bersangkutan kan akhirnya ditangkap," ujar Priharsa, Jumat (29/7).
Sebelumnya, Damayanti mengaku dirinya pernah diberitahu oleh Hasto Kristiyanto bahwa dirinya akan menjadi target KPK. Tidak hanya Damayanti, Hasto juga memperingati dia dua rekannya juga akan diringkus KPK.
"Sebelum acara dimulai saya dipanggil Pak Hasto ke ruang VIP dibilang saya mau ditangkap KPK," kata Damayanti saat menjadi saksi di persidangan Julia Prasetyarini dan Desi.
Informasi itu disampaikan Hasto ke Damayanti saat acara rakernas PDIP (12/1). Sehari setelah itu Damayanti langsung diringkus KPK.
Seperti diketahui, Penuntut Umum mendakwa anggota komisi V DPR RI Damayanti Wisnu Putranti menerima suap Rp 8,1 miliar. Uang pelicin itu diterima Damayanti dari Direktur PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir.
Uang sebanyak itu diberikan kepada politikus PDIP secara terpisah dengan rincian SGD 328.000, Rp 1 miliar dalam bentuk mata dolar Amerika Serikat dan SGD 404.000. Tujuan uang itu diberikan agar Damayanti mengusahakan proyek pembangunan jalan di Provinsi Maluku dan Maluku Utara masuk ke dalam program aspirasi Komisi V DPR yang dicairkan melalui Kementerian PU-PERA.
Atas perbuatannya Damayanti didakwa telah melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PPP soal IPW Laporkan Ganjar ke KPK: Momentumnya Dekat Pemilu, Seolah Politisasi
PPP menyebut, laporan IPW akan menimbulkan anggapan bermuatan politis.
Baca SelengkapnyaMemasuki Tahun Politik, Plt Ketum PPP Ajak Kader Ketuk Pintu Langit Jemput Kemenangan
Dia mengajak semua pengurus dan kader bergandengan tangan dan bergerak menyapa masyarakat, raih elektoral secara maksimal, seraya terus mengetuk pintu langit.
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP Ingatkan KPU: Jangan Main-Main dengan Suara Rakyat
Pernyataan ini menanggapi putusan DKPP yang memberikan sanksi etik ke KPU.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
PSI: Hak Angket Digulirkan Politisi yang Tidak Siap Menerima Kekalahan
Ganjar mengajak sejumlah parpol untuk memperkuat hak angket.
Baca SelengkapnyaKetua LPM Depok Ditampar & Dipiting Pasutri Polisi, Pelaku Teriak 'Lapor Saja, Saya Anggota!'
Korban ditarik ke depan pintu, lalu dicaci maki, dianiaya di depan anak dan istrinya
Baca SelengkapnyaCuma PKS yang Tak Ikut Jokowi
Selain Gerindra, hampir semua partai besar merapat ke Pemerintahan Jokowi seperti PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, PAN, PPP, dan Demokrat.
Baca SelengkapnyaTerancam Kehilangan Dua Kursi di DPRD Jateng, PPP Ungkap Suara Caleg Tergerus 'Serangan Fajar' Lawan Politik
PPP menuding kegagalan akibat dampak pertarungan politik selama kampanye dikendalikan kekuatan dana yang besar.
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP Duga Ada Upaya Akali Hasil Pemilu untuk Ketua DPR dan Paksakan 1 Partai Dekat Penguasa Lolos
Partai ini disebut-sebut masih dekat dengan penguasa di Istana.
Baca SelengkapnyaDemokrat Hampir 10 Tahun jadi Oposisi, Kritik AHY: Pembangunan di Indonesia Belum Merata
AHY menegaskan ingin fokus memenangkan Partai Demokrat dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya