Merdeka.com - Terdakwa korupsi proyek e-KTP, Setya Novanto mempersoalkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada KPK terkait kewajibannya membayar uang pengganti sekitar USD 135 ribu dari penerimaan jam tangan mewah Richard Mille dari Andi Agustinus alias Andi Narogong dan Johannes Marliem. Novanto menyatakan jam tangan tersebut telah dikembalikan kepada Andi.

Dalam nota pembelaan pribadi yang dibacakan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Novanto mengaku pernah menerima jam buatan Paris itu dari Andi sebagai hadiah ulang tahun. Sekitar Desember 2016, jam tangan tersebut dia kembalikan ke Andi karena rusak dan tidak terdapat sertifikatnya. Setelah dikembalikan, Andi menjual jam tangan tersebut di harga Rp 1.000.050.000 miliar. Uang hasil jual jam tersebut kemudian dibagi Andi dan Marliem.

"Jam tersebut dijual di Tata Meta seharga Rp 1.000.050.000 hasil penjualan dibagi sebesar Rp 650 juta untuk Andi dan Rp 350 juta diberikan kepada Marliem. Dengan demikian tidak relevan saya harus menanggung USD 135 ribu sementara jam tangan tersebut sudah saya kembalikan kepada Andi bahkan sudah dijual," ujar Novanto, Jumat (13/4).

Diketahui, Setya Novanto dituntut 16 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar atas tindakan korupsi proyek e-KTP. Jaksa Penuntut Umum pada KPK menyatakan, dari proyek tersebut Novanto memperkaya diri sendiri senilai 7,3 juta dolar Amerika hingga akhirnya negara dirugikan Rp 2,9 triliun.

Dalam persidangan juga terungkap bahwa Novanto telah mengembalikan uang Rp 5 miliar kepada KPK. Namun, dia bersikukuh tidak terkait dengan kongkalikong proyek e-KTP.

Selain dianggap memperkaya diri sendiri, Novanto juga dituntut oleh JPU membayar uang pengganti seharga jam tangan Richard Mille yang dia terima sebesar USD 135 ribu.

Sementara itu berdasarkan fakta persidangan, JPU menyatakan pasal 3 UU Tipikor Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1, tepat dikenakan kepada terdakwa. Pasal tersebut mengatur tentang tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan wewenang.