Kapolri sebut jatah putra daerah untuk Akpol hanya untuk Papua

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan tidak ada istilah putra daerah dalam seleksi calon taruna akademi kepolisian. Istilah putra daerah hanya berlaku untuk daerah prioritas yakni Papua. Hal ini diungkapkan Tito menyusul kasus protes sejumlah orangtua murid yang anaknya tak lolos dalam seleksi taruna Akpol di Polda Jawa Barat. "Memang ada suara dari permintaan masyarakat Jawa Barat, agar ada prioritas warga jabar asli istilahnya putra daerah. Tapi peraturan kapolri dengan tegas yang ada peraturan putra daerah prioritas hanya untuk di Papua," kata Tito di Mabes Polri, Jakarta, Senin (3/7). Papua menjadi daerah prioritas dalam rangka memberikan kesempatan bagi putra daerah yang tinggal di pegunungan. Sebab, akses pendidikan di wilayah pegunungan Papua dianggap belum setara dengan sejumlah daerah maju lainnya. "Di beberapa daerah pegunungan tengah misalnya, pegunungan tengah bagian barat, itu pendidikan agak lambat dibanding daerah lain karena baru tahun 1969 terintegrasi," kata Tito."Kalau mereka bersaing dengan yang dari pantai, dari pendatang, maka mereka akan kalah. Sehingga diberikan prioritas," imbuh Tito. Sementara untuk wilayah lainnya, dia menganggap sudah ada kesetaraan dari segi pendidikan. Apalagi di wilayah Jawa Barat, Tito menyebut banyak bibit unggul sehingga tidak diperlukan lagi kekhususan putra daerah dalam seleksi taruna Akpol. "Apalagi Jawa Barat yang bibit unggul, tidak ada istilah putra daerah. Semua sama, ranking yang menentukan," kata dia. Sementara itu terkait sistem local boy local job, Tito mengatakan hanya berlaku bagi calon taruna Bintara, bukan calon taruna Akpol. Sebab, nantinya Bintara yang akan ditempatkan di daerah asalnya . "Istilah local boy for local job, itu banyak berlaku pada bintara, di daerah tertentu kan perlu polisi yg memahami karakteristik daerah itu," kata Tito. "Kalau Akpol ini mereka calon pimpinan nasional. Bisa bertugas di mana saja, mereka siap," pungkas Tito.