Jokowi Teken Aturan Penerima Vaksin Tolak Divaksinasi Covid-19 Dijerat Sanksi
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Presiden soal perubahan atas peraturan presiden nomor 99/2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksin dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19. Dalam aturan tersebut ada beberapa pasal yang dihapus dan ditambah.
Salah satunya pasal yang ditambah. Pada pasal 13 dan pasal 14 disisipkan dua pasal yakni 13A dan 13B. Dalam pasal tersebut menjelaskan aturan Kementerian Kesehatan yang bertugas melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima Vaksin Covid-19.
Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin wajib mengikuti vaksin, dikecualikan dari aturan Kemenkes bagi yang tidak memenuhi kriteria sesuai indikasi vaksin Covid-19.
Tak hanya itu, setiap orang yang telah ditetapkan sasaran dan tidak mengikuti vaksinasi akan dikenakan sanksi administratif.
"Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, penghentian layanan administrasi pemerintah, dan denda," dalam pasal 13A dikutip merdeka.com, Minggu (13/2).
Sementara itu, pengenaan sanksi administratif tersebut dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah, dan badan sesuai kewenangan. Dalam pasal 13B menjelaskan orang yang ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin tetapi tidak mengikuti vaksin akan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan Covid-19.
"Selain dikenakan sanksi sebagai dimaksud pasal 13A dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan undang-undang tentang wabah penyakit penular," bunyi pasal 13b.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi ke Menkes soal Kasus Covid-19: Amati Betul Secara Detail Perkembangannya Seperti Apa
Informasi Jokowi terima dari Menkes, kasus Covid-19 masih dalam kondisi yang baik meski memang ada kenaikan.
Baca SelengkapnyaJokowi Tetapkan Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024 pada 14 Februari Jadi Libur Nasional
Tujuannya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi: ASN, TNI, Polri dan BIN Harus Netral
Netralitas di Pemilu 2024 tujuannya untuk menjaga kedaulatan rakyat.
Baca SelengkapnyaJokowi Bakal Tambah Bantuan Beras ke Warga Prasejahtera Hingga Juni 2024 jika APBN Cukup
Jokowi menyerahkan bantuan pangan cadangan pangan pemerintah (CBP) kepada sejumlah penerima manfaat.
Baca SelengkapnyaJokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI
Usulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca SelengkapnyaAnies Bandingkan Gaji TNI Polri Lebih Banyak Naik di Era SBY, Jokowi Beralasan Pandemi Covid-19
Jokowi menjelaskan, bahwa setiap keputusan pemerintah selalu memperhatikan kondisi ekonomi dan situasi keuangan negara.
Baca SelengkapnyaJokowi Serahkan Bantuan Pangan di Maros
Bantuan tersebut sebagai upaya menghadapi kenaikan harga beras.
Baca SelengkapnyaJokowi Dituding Tidak Netral, TKN Jelaskan Aturan Hukum Perbolehkan Presiden Dukung Capres
Jokowi memiliki hak individu untuk mendukung paslon manapun.
Baca Selengkapnya