Jokowi ingin kepala daerah yang kelola APBD untuk infrastruktur

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan Gubernur, Bupati dan Walikota se-Indonesia soal pentingnya pengelolaan politik anggaran di daerah masing-masing. Dia juga menekankan agar kepala daerah tidak menggunakan pola lama dalam mengelola APBD. "Pola lama seperti apa? Nah, yang saya pelajari dari wali kota dan gubernur itu mirip-mirip," ujar Jokowi saat memberikan arahan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota se-Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Selasa (24/4).Pola lama yang dimaksud adalah membagi-bagi dana APBD ke dinas-dinas di daerah. Misalnya, suatu daerah mendapat alokasi dana sebesar Rp 1 triliun dalam APBD di satu kabupaten, anggaran tersebut langsung dibagi ke dinas-dinas."Tahun depannya naik 10 persen menjadi 1,1 triliun, yang kenaikan 100 dibagi 10 persen dinas ini. Kebanyakan seperti itu dan yang melakukan drive itu lebih banyak di kepala dinas keuangan," ucapnya.Jokowi menginginkan, bagi-bagi anggaran ke dinas itu tidak dilakukan lagi. Ke depan, anggaran APBD langsung ditangani oleh para gubernur, bupati dan wali kota."Saya ingin infrastruktur saya dua tahun rampung. Saya minta 60 persen anggaran di sini. Ini barangnya akan kelihatan kalau bapak atau ibu berani menentukan seperti itu," ujarnya.