Jokowi didesak tak lagi tunjuk kader partai untuk bidang hukum

Pakar hukum Agung Chairul Imam meminta Presiden Joko Widodo tidak lagi menunjuk sosok yang memiliki latar belakang partai politik untuk menempati posisi setingkat menteri di bidang hukum.

Posisi seperti Kapolri, Jaksa Agung dan Panglima TNI merupakan harga mati harus diisi oleh sosok yang independen dengan tidak terikat pada kepentingan politik. "Tugas menteri dengan seorang Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI itu beda. Coba bayangkan‎ bagaimana kalau Panglima TNI itu dari partai politik? Jaksa Agung, Kapolri itu urusan teknis, penegakan hukum, bukan politik," kata Chairul dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (24/10). Hal tersebut wajib dilakukan, sebab, dia melihat penanganan kasus dana bansos Sumatera Utara yang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Diketahui, Jaksa Agung HM Prasetyo merupakan bekas politikus NasDem. "Jaksa Agung sekarang kan itu dari partai politik. Memang HM Prasetyo bekas Jaksa juga, tapi seorang Jaksa harus tahu anatomi kejaksaan," ujarnya. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz juga gerah dengan pilihan Jokowi menunjuk HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung dan menunjuk Politikus PDIP Yasonna Laoly sebagai Menkum HAM. Sebab, kata dia, sarat akan muatan politis dua posisi sentral tersebut diisi bukan dari kalangan profesional. "Jaksa Agung dari partai NasDem. Jadi, penegakan hukum bercampur politik yang strategis dengan latar belakang politiknya. Kalau diisi dari latar belakang politik ada induk semang di partai, ada induk semang di Istana. Ini bisa punya loyalitas ganda," tukasnya.