Merdeka.com - Penunjukan Komjen Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri menuai pro dan kontra. Presiden Jokowi dinilai ingin mengamankan Pemilu 2019 dengan penunjukan Tito yang baru masuk masa pensiun tahun 2022 nanti.

Menanggapi tudingan itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) angkat bicara. Menurutnya, tak ada satu pun kebijakan di negeri ini yang tidak bermuatan politis. Dia mengakui, penunjukan Kapolri salah satu kebijakan politis.

"Negeri ini tentu ada keputusan-keputusan dan banyak keputusan apa pun, kalau dianggap politik ya kebijakan ya pasti ada kebijakannya kan," kata JK usai menyaksikan peluncuran Satelit LAPAN-A3/LAPAN-IPB dari Pusat Tekhnologi Penerbangan LAPAN d Jalan Raya LAPAN Rumpin, Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/6).

Meski tak menampik bahwa penunjukan Tito bermuatan politis, Wapres JK menegaskan, sosok Tito sudah memenuhi syarat-syarat Kapolri. Dengan demikian, dia tak mempermasalahkan.

"Ya semua keputusan itu dasarnya kebijakan dan memenuhi syarat kan," ujarnya.

Sebelumnya, polemik penunjukan Tito ini muncul kembali ketika Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa curiga penunjukan Komjen Tito Karnavian sebagai calon Kapolri hanya untuk melanggengkan kekuasaan Presiden Jokowi.

"Apakah penunjukan dia sebagai Kapolri ini dalam rangka mengamankan kepentingan-kepentingan Pak Jokowi seperti kapolri-kapolri sebelumnya? Inilah penilaian terhadap Pak Tito, ini dia berpihak ke kepentingan kekuasaan Jokowi atau tidak? Kalau ini yang terjadi, kami di Partai Gerindra akan bersikap keras tentang ini," kata Desmond di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/6).

Jika itu menjadi landasan Jokowi, maka dikhawatirkan berdampak pada persoalan hukum dan keamanan yang nantinya hanya berpihak ke penguasa. Kondisi ini bisa berimbas ke pelanggaran undang-undang dan mengesampingkan kepentingan rakyat.

"Apakah Pak Tito ini akan menjadi Kapolri yang lebih baik dari Kapolri sebelumnya. Dia bekerja untuk kepentingan masyarakat? Memberi rasa aman?" tanyanya.

Meski Tito sempat menjadi Kepala Densus 88 Anti Teror, Desmond tak tertarik melacak rekam jejak pelanggaran HAM yang kemungkinan dilakukan Tito. Menurutnya hal tersebut tak akan menjadi tolak ukur dalam uji kompetensi dan kelayakan di DPR.

"Bagi saya kita tidak bicara tentang HAM. Karena HAM, saya pun korban pelanggaran HAM. HAM itu kan ada beberapa catatan, dalam konteks negara yang mencari bentuk kayak Indonesia dengan kepastian hukum yang seperti sekarang, dengan ekonomi yang amburadul kayak gini, yang jadi soal ini kan kesadaran manusianya untuk tidak melakukan pelanggaran HAM," ungkapnya.