Merdeka.com - China menyanggupi persyaratan yang ditetapkan Presiden Joko Widodo dalam pembangunan proyek kereta cepat yakni dilakukan murni secara bisnis (b to b) dan tanpa jaminan atau pendampingan pemerintah, serta tidak menggunakan APBN. Pemerintah juga menunjukkan sikap pro terhadap China.

Jepang merasa telah ditolak Indonesia dengan mengeluarkan persyaratan tidak ada jaminan dari pemerintah atau APBN. Namun, Indonesia akhirnya memilih China dan keputusan ini sangat disesalkan Jepang.

"Menangnya China dalam tender ini membuat Jepang marah-marah. Padahal sebelumnya Presiden Jokowi membatalkan proyek itu," ujar Chairman Infrastructure Partnership & Knowledge Center, Harun al-Rasyid Lubis, dalam diskusi bertajuk "kereta api cepat Jakarta-Bandung tak terbendung?" di Gado-Gado Boplo, Jakarta, Sabtu (3/10).

Akademisi Institut Teknologi Bandung (ITB) ini mengatakan melajunya China di proyek kereta cepat semakin menguatkan pandangan Indonesia sebagai konsumen produk-produk buatan negeri tirai bambu.

Sebelumnya, Juru bicara pemerintah Jepang, Yoshihide Suga juga mengungkapkan kekecewaannya atas keputusan pemerintah Indonesia. Dia sudah bertemu utusan pemerintah Indonesia dan memberitahukan kalau tawaran Jepang telah ditolak.

"Jepang menawarkan kemungkinan usulan terbaik. Utusan Indonesia datang ke sini (Jepang) dan menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia menyambut baik usulan China. Saya tidak mengerti sama sekali. Saya terus terang mengatakan kepada utusan itu sangat disesalkan," ucap Yoshihide Suga seperti dilansir dari Channel News Asia, Rabu (30/9).

Dia mengatakan, usulan proposal baru China yang tidak melibatkan pemerintah Indonesia atau secara business to business tidak masuk akal. China berani mengambil proyek tanpa ada jaminan dari pemerintah Indonesia atau APBN.

"Ini adalah usulan proposal yang tidak masuk akal oleh kita," tambahnya.