Merdeka.com - Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh mendesak Gubernur Aceh, Zaini Abdullah, mencopot siapapun yang mesti bertanggung jawab, atas kejadian seorang ibu hamil hendak melahirkan tapi meninggal, lantaran diduga lambat ditangani di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA).

Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani mengatakan, kejadian itu dianggap mencederai rasa keadilan rakyat Aceh dalam bidang kesehatan. Hal itu juga dinyatakan salah satu tindakan inkonstitusional dilakukan pemerintah. Akibat pelayanan kesehatan tidak baik telah membuat seseorang kehilangan nyawa.

Askhalani melanjutkan, pelayanan dan mekanisme sebagaimana diatur undang-undang menjadi prioritas bagi pihak rumah sakit. Kasus menimpa ibu Suryani Abdul Wahab dan bayinya yang meninggal diduga akibat terlambat melayani pasien, membuktikan pelayanan di RSIA tidak sesuai dengan standar operasional prosedur.

"Ini harus menjadi bahan kajian dan evaluasi kepada pemerintah Aceh untuk tegas melakukan pengawasan, terhadap tata cara dan mekanisme pelayanan bagi publik di sektor kesehatan, dan bukan hanya sekedar menerima laporan dari pihak rumah sakit saja atau hanya laporan asal bapak senang," kata Askhalani, di Banda Aceh, Kamis (31/3).

Menurut Askhalani, kejadian ini buntut tidak berjalannya tata laksana di internal rumah sakit. Diduga, peristiwa itu berkaitan dengan aksi unjuk rasa dilakukan oleh pegawai, perawat, dokter, dan tenaga penunjang rumah sakit pada 22 Desember 2015.

Askhalani melanjutkan, aksi protes supaya membayar dana insentif dianggap salah satu faktor kinerja RSIA lebih banyak mementingkan upah atas layanan, daripada pelayanan publik.

Oleh karena itu, Askhalani mendesak Zaini Abdullah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja RSIA. "Kepentingan memberikan sanksi untuk dapat menjadi cemeti bahwa pelayanan untuk publik harus dilakukan sebaik mungkin, dan bukan hanya cuma-cuma yang kemudian berimbas pada kematian yang ini merupakan perilaku tercela dalam melayani kebutuhan publik," ujar Askhalani.

Askhalani juga meminta Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) membidangi kesehatan supaya aktif melakukan pengawasan, sebagaimana fungsi mereka. Jangan hanya turun tangan pada saat terjadi musibah.

"Tetapi alangkah lebih bijak dan baik, pihak DPRA sering-sering melakukan kunker dan pengawasan khusus pada sektor kesehatan. Sebab cukup banyak keluhan yang dirasakan publik dalam pelayanan di rumah sakit," ucap Askhalani.

Menyikapi hal itu, anggota Komisi IV DPRA bidang Kesehatan dan Pendidikan, Darwati A Gani, hanya menjanjikan membahas persoalan ini. Nantinya akan diajukan pembahasannya dalam rapat pleno DPRA.

"Ini segera akan kami sampaikan kepada pimpinan untuk dibahas. Karena ke depan tidak boleh ada lagi kejadian seperti ini," kata Darwati.

Darwati mengatakan, persoalan ini harus diusut tuntas. Sehingga ada titik terang apa yang terjadi terhadap seorang ibu bersalin dan anaknya hingga meninggal dunia.

"Saya sangat miris ini bisa terjadi di Aceh. Ke depan tidak boleh lagi terjadi pasien tidak terlayani dengan baik," ucap Darwati.