Hendak diverifikasi KKP, kapal ikan eks asing kabur ke luar negeri

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Tim Analisis dan Evaluasi (Anev) Kapal Perikanan Kapal Eks Asing melakukan verifikasi pada Jumat (20/3) di Pelabuhan Perikanan Nizam Zachman, Muara Baru, Jakarta Utara.Evaluasi ini dipimpin oleh Mas Achmad Santosa selaku Ketua Satgas Anti Illegal Fishing. Dia mengatakan, Tim Anev hari ini melakukan verifikasi 14 kapal di Muara Baru, Jakarta Utara dan 1 kapal di Muara karang, Jakarta Utara."Sebelumnya kami melakukan verifikasi satu kapal di Pontianak, Kalimantan Barat," ujar Mas Achmad saat diwawancarai di atas kapal Kusuma Graha sembari melihat-lihat kapal tersebut, Jumat (20/3).Achmad menjelaskan, audit kepatuhan ini dilakukan guna menindaklanjuti data laporan adanya 187 pemilik kapal perikanan dan 1.132 kapal ikan eks asing bermasalah yang pernah diterima Kementerian Kelautan dan Perikanan beberapa waktu lalu."Tim Anev dari KKP beserta bareskim, bea cukai, pajak dan lain-lain melakukan evaluasi dan audit kepatuhan terhadap ribuan kapal perikanan buatan luar negeri di atas 30 GT pada hari ini dengan empat tim (tim A, B, C dan D)," ujarnya.Achmad menjelaskan bahwa analisis evaluasi yang dinilai terhadap semua 14 eks kapal asing yang diperkirakan selesai pada awal April ini akan ditinjau dari kebijakan distribusi atau pengolahan izin penangkapan ikan."Seperti dokumen fisik izin jalan, kelengkapan alat vessel monitoring system (VMS), hingga kewarganegaraan anak buah kapal (ABK)," ucapnya.Menurutnya hal tersebut dilakukan untuk menertibkan penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal eks asing di wilayah perairan Indonesia, karena berdasarkan data yang dia terima, selama ini hasil laporan datanya tidak pernah lengkap.Mas Achmad atau yang kerap disapa Ota juga mengungkapkan sejak Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengeluarkan Peraturan Menteri nomor 56 Tahun 2014 tentang moratorium kapal eks asing, hanya ada 1.132 kapal eks asing yang berlayar di perairan Indonesia secara fisik, sedangkan 50 persen lainnya banyak yang lari ke luar negeri setelah aturan moratorium, artinya mereka adalah yang tidak patuh selama ini."Nanti setelah evaluasi yang mungkin banyak ditemukan keunikan di sini, hasilnya akan diberikan ke ibu menteri langsung untuk ditindak lanjuti," tambahnya.