Ganjar Keluhkan Masalah Sistem Digital Terkait Anggaran dengan Kemendagri

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengeluhkan persoalan sistem digital yang belum bisa diterapkan dengan baik. Salah satunya terkait anggaran daerah.

Menurutnya, sistem anggaran di Pemprov Jawa Tengah sudah beralih ke digital. Namun, ada kendala dengan Kementerian Dalam Negeri yang masih pakai cara konvensional ketika ingin mengevaluasi APBD.

"Ada ego sektoral karena pengalaman ini pernah kita dapatkan ketika kita ingin mendigitalisasi sistem informasi tentang anggaran yang kita miliki, wah itu ternyata pindahnya (ke digital) luar biasa," katanya dalam diskusi Urgensi Transformasi Digital Pemerintahan untuk Merespons Pandemi dan Pembangunan Nasional," Rabu (3/3).

"Dan ini kemarin ini menjadi persoalan ketika Kemendagri harus mengevaluasi APBD dan Jawa Tengah yang pertama masuk, 15 hari lebih gak di evaluasi, ternyata kami diminta kembali pada sistem lama," ucapnya.

Politikus PDIP itu menegaskan, bahwa Pemprov Jateng tidak bisa kembali kepada sistem lama. Dia bilang, jika ada yang keliru soal anggaran cukup dibetulkan.

"Maka akhirnya kemarin beberapa kabupaten kota gak bisa gajian gara-gara sistemnya mau berubah, kita sudah agak maju tapi ternyata keinginannya minta kembali ketempat yang lama, padahal yang dibutuhkan sinkronisasi saja," ujarnya.

Ganjar menyatakan, dibutuhkan integrasi sistem-sistem yang ada di kabupaten, kota maupun provinsi. Sehingga, dokumen cetak bisa beralih ke digital.

"Aturan masih menysyaratkan dokumen cetak, ayo dong kita ganti dengan dokumen yang digital sehingga ini jauh lebih cepat, kondisi infrastruktur yang memang belum memadai maka ini coba kita dorong perbaikan demi perbaikan kita lakukan," tuturnya.