DPR Sebut Aturan Penyadapan KPK Harus Izin Dewan Pengawas Berlaku Desember
Merdeka.com - Inisiator revisi UU KPK Masinton Pasaribu, menyebut KPK belum perlu meminta izin dewan pengawas terkait penyadapan. Kendati, UU KPK baru otomatis berlaku pada Kamis, 17 Oktober 2019.
Masinton mengatakan, dalam Pasal 69D, selama dewan pengawas belum terbentuk, masih menggunakan ketentuan dalam UU yang lama. Sehingga izin penyadapan masih melalui pimpinan KPK.
"Terkait tugas dan kewenangan penyidik KPK dalam melakukan penyidikan dan penyadapan itu menggunakan UU lama, izin melalui komisioner," ujar Masinton di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (16/19).
Dalam Pasal 69A angka empat, pengangkatan pertama dewan pengawas bersamaan dengan pimpinan KPK periode 2019-2023. Yaitu pada bulan Desember 2019.
"Jadi nanti setelah dewan pengawas terbentuk Desember. Nanti baru kemudian mekanisme dan kewenangan penyadapan harus melalui izin dewan pengawas," kata Masinton.
Dia juga menyebut, UU KPK akan secara resmi berlaku pada besok. Meski tanpa tandatangan Presiden Joko Widodo, UU otomatis berlaku setelah 30 hari disahkan berdasarkan UU PPP.
"Besok mulai jam 00.00 UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini akan langsung berlaku," kata Masinton.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jabatan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK semula berakhir pada 20 Desember 2023 diperpanjang hingga 20 Desember 2024.
Baca SelengkapnyaAdapun penyampaian kelengkapan dokumen dan pengisian Daftar Riwayat Hidup dapat dilakukan pada tanggal 16 Desember 2023.
Baca SelengkapnyaKedua pengaduan itu telah dilaporkan ke Bawaslu RI pada 19 Februari 2024 dan dibalas pada 22 Februari 2024, dengan status laporan tidak memenuhi syarat materil.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Dari 62 laporan dugaan pelanggaran kode etik yang diterima Dewas KPK, sebanyak enam laporan telah ditindaklanjuti karena bukti atau alasan yang cukup.
Baca SelengkapnyaAturan kenaikan gaji PPPK diatur dalam Perpres Nomor 11 Tahun 2024.
Baca SelengkapnyaJumlah tenaga honorer di pemerintahan yang saat ini ada sekitar 1,7 juta orang bakal terus menyusut seiring berjalannya rekrutmen PPPK.
Baca SelengkapnyaTahun 2024 pemerintah membuka lowongan kerja sebanyak 1,3 juta formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Baca SelengkapnyaTumpak mengatakan putusan hasil sidang etik tersebut sudah disepakati oleh seluruh anggota Dewas KPK. Termasuk tanggal sidang pembacaan putusan tersebut.
Baca SelengkapnyaAS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.
Baca Selengkapnya