DPR akan minta penjelasan Mendagri Tjahjo yang sebut e-KTP tercecer sabotase

Anggota Komisi II dari Fraksi PKS Sutriyono meminta Presiden Joko Widodo mengambil tindakan tegas atas pernyataan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo soal ratusan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) domisili Sumatera Selatan (Sumsel) karena sabotase. Sebab, menurutnya, ada masalah serius atas dugaan sabotase ratusan e-KTP tersebut.

"Soal saboatase dalam tercecernya E-KTP tersebut, maka kami selaku anggota Komisi II meminta presiden untuk turun langsung," kata Sutriyono saat dikonfirmasi, Senin (28/5).

"Kepada presiden kami menyampaikan ada persoalan genting dimana dokumen warga negara dan negara tercecer akibat disabotase seperti yang dikemukan oleh Kemendagri," sambungnya.

Komisi II akan memanggil Kemendagri untuk menanyakan soal dugaan sabotase ratusan e-KTP yang disampaikan Menteri Tjahjo. Jika benar terjadi sabotase, kata Sutriyono, ada masalah dalam aspek keamanan.

"Kami selaku Komisi II DPR RI akan meminta penjelasan lebih lanjut kepada Kemendagri tentang kesimpulan sabotase tersebut," tegasnya.

Kemendagri diminta bertanggungjawab atas masalah ini. Sutriyono menegaskan, meski e-KTP itu sudah invalid dan akan dimusnahkan, tapi data kependudukan tetap tercatat. Hal ini dianggap rawan disalahgunakan.

"Jelas, negara wajib menjaga dan melindungi kerahasiaan dokumen. Meski diduga E-KTP tersebut produk gagal namun datanya tetap tercantum. Ini sangat mungkin disalahgunakan," ungkapnya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo angkat bicara soal ratusan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) domisili Sumatera Selatan (Sumsel) tercecer di Jalan Raya Salabenda, Kabupaten Bogor, Sabtu (26/5). Dia menduga ada unsur sabotase dari kejadian tersebut.

"Segera turun lakukan investigasi di Dirjen Dukcapil, siapa yang tanggung jawab? Pasti ada unsur sabotase walau e-KTP rusak atau invalid," kata Tjahjo dalam keterangan tertulisnya, Minggu (27/5).