Merdeka.com - Segelintir Anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemprov Papua hari ini, Selasa (26/7), melawat ke asrama mahasiswa Papua di Kamasan, Yogyakarta. Setelah berdialog, mereka menyatakan kondisi para mahasiswa itu sangat rentan, lantaran pernyataan Sri Sultan Hamengku Buwono X menganggap mahasiswa Papua adalah separatis.

Anggota Komisi I DPRD Papua, Tany Long mengatakan, pernyataan Sultan HB X justru memperparah kondisi mahasiswa Papua di Yogyakarta.

"Saya sangat prihatin kenapa Gubernur DIY sebagai raja sampai mengeluarkan pernyataan bahwa mahasiswa Papua separatis. Ini sudah darurat bagi mahasiswa Papua yang kuliah di Jawa," kata Tany.

Dalam pertemuan itu, para legislator dan perwakilan Pemprov Papua menyaksikan bersama-sama foto dan video pengepungan asrama mahasiswa Papua di Yogyakarta pada 14-15 Juli lalu.

"Kami dengar dan lihat di video tersebut. Kami akan sampaikan ke Gubernur Papua dan ketua DPR Papua," tambah Tany Long.

Sejawat Tany, Laorensius Kadepa, menyatakan tidak bisa menghalangi niat mahasiswa Papua yang hendak kembali ke kampung halaman karena dituding separatis, dan mendapat diskriminasi. Menurut dia, itu merupakan hak mahasiswa Papua.

"Saya hargai dan menghormati keputusan eksodus tersebut, karena merupakan hak mahasiswa Papua yang secara langsung menghadapi permasalahan," kata Laorensius.

Laorensius merasa kondisi dialami mahasiswa Papua sedang menempuh pendidikan di Yogyakarta dalam keadaan darurat. Dia mengaku tak bisa menahan keputusan itu karena menyangkut keselamatan.