Cegah Penyimpangan, Kapolri dan Ketua SKK Migas Bahas Pendampingan Investasi

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan audiensi dengan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto secara virtual pada Jumat (16/4). Mereka di antaranya membahas dunia investasi di Indonesia.

Listyo menyampaikan, pendampingan oleh aparat penegak hukum penting untuk dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan dan tercipta suasana iklim investasi yang sehat.

"Perlu pendampingan berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan seperti investasi baru, agar dikawal untuk memajukan iklim investasi, agar tidak ada penyimpangan," tutur Listyo dalam keterangannya, Sabtu (17/4).

Kapolri memastikan seluruh jajaran kepolisian akan berkoordinasi dengan pihak SKK Migas untuk melakukan patroli di lautan. Yang pasti, Polri mendukung penuh program SKK Migas terkait dengan Road to 1 Milion atau 1 juta barel per hari.

"Kerja sama dengan Mabes Polri serta polda-polda untuk melaksanakan patroli di tengah laut," jelas Listyo.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menambahkan, program tersebut sesuai dengan PP 35 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok dan Fungsi SKK Migas. Dia juga memaparkan kegiatan yang sudah dilakukan dan rencana kerja kebutuhan minyak dan gas di tahun depan.

"Mempertahankan produksi dasar, transformasi R to P, water flood atau penginjeksian air, eksplorasi," ujar Dwi.

Dengan adanya tantangan dan harapan SKK Migas, lanjut Dwi, pihaknya berharap ada komunikasi dan koordinasi yang intens dengan Polri.

"Tantangan dan harapan industri migas terdapat permasalahan di lapangan yang harus dikoordinasikan ke depan dengan baik," Dwi menandaskan.

Reporter: Nanda Perdana Putra (Liputan6.com)