Hasil dari skrining yang dilakukan akan dibagi menjadi tiga kategori risiko.
Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Moeldoko meminta agar seluruh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk melakukan skrining kesehatan sebelum kegiatan pemilihan umum. Hal ini dilakukan agar kesehatan para petugas kpps tetap termonitor saat bertugas.
"Jangan sampai kita mengulang tahun-tahun sebelumnya. Ini harus diantisipasi. Maka dari itu, diperlukan strategi dan langkah yang tepat, salah satunya melalui skrining kesehatan yang melibatkan BPJS Kesehatan" ujar Moeldoko dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Layanan Skrining BPJS Kesehatan Bagi Petugas Penyelenggaran Pemilihan Umum 2024.
Moeldoko juga berharap melalui Kementerian Dalam Negeri, agar mendorong pemerintah daerah secara aktif mendaftarkan, baik KPPS, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, Lily Kresnowaty mengatakan bahwa pihaknya siap untuk mengoptimalkan layanan skrining kesehatan bagi seluruh anggota panitia. Ia menyebut, layanan skrining kesehatan yang dihadirkan BPJS Kesehatan sudah diterapkan.
Menurutnya, hasil dari skrining yang dilakukan akan dibagi menjadi tiga kategori risiko, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Apabila anggota memiliki risiko rendah, maka bisa dipastikan mereka bisa melanjutkan tanggung jawabnya dalam aktivitasnya di pemilihan umum.
merdeka.com
Lily menambahkan, untuk layanan skrining hingga mendapatkan pelayanan di FKTP maupun di FKRTL, seluruhnya akan dijamin oleh BPJS Kesehatan apabila sesuai dengan indikasi medis. Dengan demikian, diperlukan keterlibatan aktif dari seluruh pihak, khususnya pemerintah daerah untuk mengambil peran dalam mendaftarkan seluruh anggota sebagai peserta JKN.
"Kami juga siap untuk proaktif mendatangi pemerintah daerah setempat untuk membantu melakukan pendaftaran peserta, sehingga harapannya seluruh anggota yang terlibat dalam pemilihan umum terlindungi ke dalam Program JKN," tambah Lily.
merdeka.com
merdeka.com
Ia melanjutnya, dengan adanya data hasil skrining kesehatan tahap awal, diharapkan juga bisa terkoneksi dengan BPJS Kesehatan, sehingga nantinya bisa menentukan tindak lanjut seperti apa yang dilakukan sesuai dengan hasil skrining kesehatan tahap awal.
Senada dengan hal tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator PMK, Nunung Nuryartono menyebut dibutuhkan sinergi yang kuat untuk mengatahui siapa saja anggota pemilihan umum yang belum menjadi peserta JKN.
Menurutnya, langkah ini penting dilakukan sebagai langkah awal untuk mendorong pemerintah daerah dalam mendaftarkan anggota PPK sebagai peserta JKN.
merdeka.com
Sementara itu, Kepala Pusat Kesehatan TNI, Mayjen Guntoro menyatakan kesiapannya untuk mendukung penyelenggaraan pemilihan umum melalui penyediaan layanan tindak lanjut apabila ada rujukan dari BPJS Kesehatan. Dirinya mengatakan, beberapa rumah sakit TNI sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk memberikan pelayanan bagi para anggota yang terlibat dalam pemilihan umum.
Begitu juga dengan Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI, Irjen. Pol. Asep Hendradiana mengatakan pihaknya juga akan menugaskan para anggota untuk melakukan skrining. Selain itu, dirinya juga telah mengoptimalkan Rumah Sakit Bhayangkara sebagai rumah sakit mitra BPJS Kesehatan memberikan pelayanan kepada seluruh panitia yang terlibat dalam pemilihan umum.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Administrasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Purwoto Ruslan Hidayat mengatakan pihaknya akan melakukan pendaftaran bagi para anggota yang terlibat dalam pemilihan umum dimulai dari Desember hingga Januari 2024.
merdeka.com
Moeldoko meminta agar seluruh petugas KPPS untuk melakukan skrining kesehatan sebelum kegiatan pemilihan umum.
BPJS meningkatkan kualitas layanan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Baca Selengkapnya
Ikuti tips berikut untuk menjaga kesehatan pernapasan Anda dengan optimal.
Baca Selengkapnya
Healthkathon BPJS Kesehatan Tahun 2023 merupakan ajang keenam yang dilakukan BPJS Kesehatan secara berturut-turut.
Baca Selengkapnya
BSI kerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk meningkatkan kualitas layanan program jaminan kesehatan nasional.
Baca Selengkapnya
Ganjar Pranowo ingin mengoptimalisasi sektor kelautan hingga pertanian untuk mengatasi persoalan lapangan pekerjaan di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Mereka bertujuan untuk mengurangi tingkat stunting (keterlambatan pertumbuhan) hingga di bawah 9 persen.
Baca Selengkapnya
Ganjar bicara cara mengoptimalkan UU Pesantren untuk kemajuan pendidikan santri.
Baca Selengkapnya
Ghufron mengatakan, kerja sama antara BPJS Kesehatan dengan rumah sakit saat ini sudah terjalin sangat baik.
Baca Selengkapnya
Scala by Metranet Jalin Kolaborasi dengan Rakamin, upaya tingkatkan kapabilitas di ranah Business Operations Management untuk optimalkan kapabilitas.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi