Anwar Usman Digantikan Guntur Hamzah saat Adili Sengketa Pileg PSI

Masing-masing panel terdiri atas tiga Hakim Konstitusi. Panel I terdiri atas Suhartoyo (Ketua Panel), Daniel Yusmic Foekh, dan Guntur Hamzah. Kemudian Panel II terdiri atas Saldi Isra (Ketua Panel), Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani.

Kemudian, Panel III terdiri atas Arief Hidayat (Ketua Panel), Anwar Usman, dan Enny Nurbaningsih.

Namun, pada panel tiga ini, Anwar Usman tidak ikut mengadili sengketa Pileg 2024 Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Posisinya digantikan sementara Hakim Guntur Hamzah.

"Kenapa ini didahulukan, karena menyangkut pihak terkait PSI maka ada hakim konstitusi yang mestinya di panel tiga untuk perkara ini tidak bisa menghadiri, oleh karena itu sementara digantikan panelnya oleh Yang Mulia Prof Guntur Hamzah" kata Hakim Arief Hidayat di Gedung MK, Senin (29/4).

"Kehadiran para pihak sudah dicek oleh kepaniteraan meskipun ada beberapa dari KPU yang akan menyusul tetapi yang dari para pihak sudah hadir tidak perlu saya cek kembali," kata Arief.

Meski tidak mengadili sidang sengketa PSI, Anwar Usman tetap turut mengadili perkara lain.

Berdasarkan pantauan, pada sidang perdana di panel 3 Senin (29/4) ada tiga majelis Hakim Konstitusi yakni Arief Hidayat (Ketua Panel), Anwar Usman, dan Enny Nurbaningsih.

Pada sidang perdana ini, panel tiga menangani sidang PHPU anggota DPR, DPD, DPRD tahun 2024 untuk provinsi Papua Tengah.

Total ada 26 perkara yang bakal ditangani panel 3 pada hari ini dengan agenda sidang pendahuluan, di mana majelis hakim, termohon dan pihak terkait bakal mendengarkan pokok-pokok permohonan pemohon.

"Begitu selesai (sidang dengan pihak terkait PSI) Anwar Usman masuk, hakim konstitusi yang lain yang menggantikan kembali ke panelnya, akan seperti itu terus," ujar Juru Bicara (Jubir) MK Fajar Laksono.

Adapun pihak terkait dalam sidang perdana di panel tiga berasal dari Partai Nasdem, PSI, dan PKN.

Sebelumnya, Fajar mengatakan, sidang akan digelar paralel di tiga Ruang Sidang MK, yakni di Gedung I dan II hingga 3 Mei 2024. Selain itu, sidang sengketa Pileg juga akan disiarkan secara langsung melalui Youtube Mahkamah Konstitusi RI.

"Sebelumnya, pada Selasa, 23 April 2024, MK meregistrasi 297 perkara PHPU anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota," kata Fajar dalam keterangan tertulis, Senin (29/4).