Anggota DPRD Mataram kena OTT kasus dugaan korupsi dana rehabilitasi pascagempa
Merdeka.com - Anggota DPRD Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat inisial MH terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT), Jumat (14/9) pagi. MH ditangkap bersama pejabat Pemkot Mataram inisial HS dan kontraktor inisial CT. Ketiganya diperiksa di Kejaksaan Negeri Mataram.
Kajari Mataram I Ketut Sumadana yang ditemui wartawan di Mataram, membenarkan penangkapan tersebut. pejabat dewan yang masih aktif menduduki jabatan Ketua Komisi IV DPRD Mataram ini terjaring OTT bersama HS, Kepala Dinas Kota Mataram dan salah seorang berinisial CT dari pihak kontraktor.
"Jumat pagi tadi sekitar pukul 10.00 Wita, yang bersangkutan (MH) kami amankan bersama yang menyerahkan, kadis pendidikan bersama seorang kontraktor," kata Sumadana.
Dari hasil OTT, jelasnya, petugas jaksa turut mengamankan barang bukti uang tunai sebesar Rp 30 juta. Uang tersebut diduga bagian dari pengesahan perubahan anggaran proyek rehabilitasi SD dan SMP pascagempa senilai Rp 4,2 miliar yang telah dibahas dan ditetapkan DPRD Kota Mataram dalam APBD-P Tahun 2018.
"Setelah dana bencana itu diketok, dia (MH) minta jatah," jelas Kajari.
Modus kasus ini, MH meminta jatah setelah dana Rp 4,2 miliar melalui Dikbud Kota Mataram disahkan. "Ada dalam kasus ini muncul dugaan motif pemesaran yang dilakukan oleh anggota dewan," ujarnya.
Hingga kii kasus masih dikembangkan, dan tidak menutup kemungkinan muncul tersangka baru.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bupati Labuhan Batu Erik Adtrada Ritonga Terjaring OTT KPK atas Kasus Suap
KPK mengumumkan telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu.
Baca SelengkapnyaOTT KPK di Labuhanbatu Terkait Korupsi Pengadaan Barang & Jasa, Bupati Erik Adtrada Ritonga Ikut Terjaring
Nawawi belum memberikan keterangan lebih lanjut soal sektor pengadaan barang dan jasa yang menyeret bupati Labuhan Batu.
Baca SelengkapnyaOTT Labuhanbatu, KPK Tangkap Bupati, Kepala Dinas hingga Anggota DPRD
KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka yang diamankan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Santri Ponpes Makassar Tewas di Tangan Senior, Anggota DPR Colek Kapolda hingga Kapolri 'Beri Hukuman Setimpal'
Menanggapi hal ini, sosok anggota DPR RI memberi atensi.
Baca SelengkapnyaAnggota Polisi Gugur saat Kawal Operasi Ketupat Maung 2024
Ipda Yusmana sempat mengeluh sakit dada saat bertugas di lapangan
Baca SelengkapnyaKoperasi Bermasalah Tak Tertangani, Menkop Teten Tagih Janji DPR Bahas Rancangan Undang-Undang Koperasi
Operasional dan ekosistem kelembagaan koperasi sudah lama tidak dibenahi, meskipun koperasi dianggap sebagai pilar perekonomian nasional.
Baca SelengkapnyaDPR Minta KPK Usut Terduga Pelaku yang Bocorkan Informasi OTT
Akibatnya, kebocoran infomasi kerap membuat gagal operasi tangkap tangan (OTT).
Baca SelengkapnyaTruk Angkut Surat Suara DPRD Kabupaten Magelang Terperosok ke Jurang
Kemudian Ketua KPU Kabupaten Magelang mendapatkan informasi tersebut.
Baca SelengkapnyaRatusan PNS dan PPPK Dimutasi Jadi Pegawai Otorita Ibu Kota Nusantara
Setiap anggota PNS dan PPPK berpeluang dimutasi ke Otoritas IKN asal memenuhi kualifikasi tertentu.
Baca Selengkapnya