Merdeka.com - Irjen Firli Bahuri menjadi satu-satunya calon dari unsur kepolisian yang lolos 10 besar seleksi Capim KPK. Hal ini dinilai tidak mengherankan mengingat jenderal bintang dua tersebut memang punya pengetahuan hukum pidana yang sangat baik.

"Irjen Firli Bahuri termasuk Pati Polri yang memiliki pengetahuan dan pemahaman hukum pidana materiil maupun formil (hukum acara) yang sangat baik," kata Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani, di Jakarta, Kamis (5/9).

Salah satu yang dipuji Arsul dari Firli adalah pandangan Kapolda Sumsel itu terkait pemberantasan korupsi oleh KPK yang tidak cukup dengan operasi tangkap tangan (OTT). Sependapat dengan Firli, politikus PPP tersebut menilai pemberantasan korupsi harus terintegrasi dengan upaya-upaya pencegahan.

"Faktualnya OTT yang dilakukan KPK selama ini dengan segala bentuk 'festivalisasi'-nya kan tidak menimbulkan efek jera. Bahkan dengan penindakan-penindakan yang dilakukan, KPK pun tidak membuat indeks persepsi korupsi kita menjadi lebih baik," kata Arsul.

Oleh karena itu, kata Arsul, OTT tidak bisa diandalkan sebagai strategi utama dalam kerja-kerja KPK.

"Apalagi hanya menyangkut suap yang tidak besar-besar amat. Sementara sumber daya manusia yang terlibat cukup banyak, sehingga kasus-kasus korupsi besar seperti mafia pangan, mafia pajak, dan lain-lain tidak tersentuh dengan masif," paparnya.

Menurut Arsul, penindakan korupsi mestinya berbasis pada bangunan kasus (case building) atas perkara-perkara korupsi besar, dengan proses penyelidikan yang mendalam.

"Apalagi KPK diberi anggaran yang lebih besar untuk itu (per kasus) dibanding Polri dan Kejaksaan," ujarnya.

Selain soal pengetahuan hukum pidana, Arsul menilai Firli juga bagus dari segi kepemimpinan. Sebab, dalam perjalanan kariernya di kepolisian, perwira tinggi asal Sumsel tersebut pernah memimpin sejumlah kepolisian daerah (Polda).

"Jadi bukan hal yang mengejutkan kalo ia (Firli) lolos dalam 10 nama capim yang akan diuji oleh DPR nanti," ujar politikus asal Pekalongan ini.

Seperti diketahui, dalam penyampaian pandangannya kepada publik, Firli berkali-kali mengungkapkan kritik soal OTT KPK yang dirasa tidak cukup untuk memberantas korupsi secara sistemik.

"Pemberantasan korupsi yang sekarang dilakukan KPK tidak hanya cukup dengan penindakan melalui upaya OTT. Tetapi harus dilakukan terintegrasi dan menyeluruh dengan upaya-upaya pencegahan, serta monitoring atas pelaksanaan program-program pemerintah," ujar Firli dalam sebuah kesempatan.

Jangan Lewatkan:

Ikuti Polling Siapa Layak Pimpin KPK? Klik disini