Merdeka.com - Polresta Surakarta memeriksa Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212, Slamet Ma'arif, Kamis (7/2) pagi. Pemeriksaan dilakukan terkait dugaan pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan saat menghadiri acara Tabligh Akbar PA 212 di Bundaran Gladag, Jalan Slamet Riyadi, Minggu (13/1) lalu.

Selain sejumlah pengacara, ikut mendampingi Slamet adalah Ketua Dewan Penasihat PA 212 Amien Rais. Amien yang datang belakangan sempat terhambat masuk ke Mapolresta Surakarta. Namun setelah negosiasi, politisi senior Partai Amanat Nasional itu diperkenankan masuk melalui pintu barat.

"Kedatangan saya ke sini untuk memberikan dukungan kepada pak Slamet Ma'arif yang memenuhi panggilan Polresta hari ini. Saya tidak ikut masuk ke ruang pemeriksaan. Tadi yang di dalam lawyer-nya, kalau saya hanya mendampingi saja," ujar Amien Rais.

Amien menegaskan, kedatangannya ke Polresta Surakarta sebagai bentuk dukungan yang penuh terhadap Slamet Ma'arif. Mengingat, dirinya merupakan Ketua Dewan Penasihat PA 212.

Dalam kesempatan tersebut Amien juga mempertanyakan kepada Presiden Jokowi terkait kasus tersebut. Dia baru akan bersikap setelah mengetahui hasil pemeriksaan nanti.

"Saya nanti lihat dulu bagaimana hasilnya, tolong ini ditulis, pak Jokowi, Anda ini bagaimana sih maunya?," katanya.

Salah satu pengacara Slamet Ma'arif, dari Tim Pembela Muslim, Mahendradatta yakin jika kliennya tidak bersalah. Menurutnya, kehadiran Slamet Ma'arif dalam Tabligh Akbar tersebut sebagai Ketua PA 212, sehingga dia tidak melakukan kampanye.

"Saya kenal semua ulama, kalau ngisi pengajian caranya ya begitu. Ada yang keras ada yang santai. Saya harap pemeriksaan bisa cepat selesai," ungkapnya.

Sementara itu, Kasatreskrim Polresta Surakarta, Kompol Fadli menyampaikan, sampai saat ini status Slamet Ma'arif masih sebagai saksi. Untuk selanjutnya ditentukan usai pemeriksaan.

"Statusnya masih sebagai saksi, dan proses ini sudah sampai penyidikan. Kami tunggu dulu nanti setelah selesai pemeriksaan," katanya.

Menurut Fadli, Slamet Ma'arif dijerat dengan pasal 492 dan 521 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang melakukan kampanye yang dilarang bagi peserta Pemilu dan tim Kampanye.